Atasi OPM Pakai Cara Komprehensif ?

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Minggu , 21 Apr 2024 - 20:47

Pemerintah jelas sudah meyakini bahwa masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor," ungkap Khairul saat dihubungi, Minggu 21 April 2024.-Photo ist-Eris

atasi opm pakai cara komprehensif ?                            jakarta - menanggapi situasi papua, pengamat milter, khairul fahmi, menekankan bahwa solusi terhadap masalah papua haruslah komprehensif dan lintas sektor. 
"pemerintah jelas sudah meyakini bahwa masalah papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor," ungkap khairul saat dihubungi, minggu 21 april 2024.
dalam konteks ini, khairul menegaskan bahwa penyelesaian masalah papua tidak bisa semata-mata dibebankan kepada tni dan polri. 
"artinya, penyelesaian masalah papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggungjawab tni dan polri semata," ucapnya.
meskipun begitu, khairul menegaskan bahwa melibatkan tni dan polri tetaplah penting, meskipun dengan penekanan pada pendekatan dialog dan pendekatan lunak. 
baca juga:eko patrio maju bakal cawagub dki?
baca juga: 5 anggota polda metro ditangkap
"sebenarnya ini bukan berarti pemerintah tidak boleh lagi melibatkan tni dan polri dalam penyelesaian masalah papua," jelasnya. 
"pendekatan keras dilakukan oleh tni terhadap kelompok separatis. sedangkan polri, fokus saja pada penanganan pelaku kejahatan, pengacau keamanan dan pengganggu ketertiban umum," lanjutnya.
khairul juga menyoroti perubahan dalam peran tni yang diungkapkan oleh panglima tni. 
"perubahan nama yang disampaikan oleh panglima tni itu menurut saya menunjukkan harapan adanya distribusi peran yang lebih relevan," katanya.
baca juga:penumpang sempat berhamburan keluar, bus dihantam kereta api
baca juga:macet hingga 50 km, turunkan alat berat
namun, khairul menegaskan bahwa penanganan masalah papua tidak bisa semata-mata berdasarkan pendekatan militer. 
"bagaimanapun sejauh ini kita sudah bisa melihat dengan gamblang bahwa aksi-aksi kelompok bersenjata di papua ini ditujukan bukan sekadar untuk mengganggu keamanan melainkan dengan tujuan memisahkan diri dari indonesia," ujarnya. "artinya, itu adalah gerakan separatis bersenjata," tambahnya.
dalam hal ini, khairul fahmi menyampaikan bahwa tni harus dapat mengatasi gerakan separatisme bersenjata sesuai dengan uu 34/2004. 
"jadi bukan lagi sekadar omsp tugas perbantuan pada polri dalam penegakan hukum," jelasnya.
baca juga:emas bodoh
baca juga:spesialis begal di oku timur tertangkap, catat tujuh kali terlibat gunakan senpi
khairul juga menyoroti pentingnya tindakan militer yang berada dalam kerangka protokol dan konvensi internasional. 
"dengan begitu, momok pelanggaran ham bisa dihindari sepanjang tindakan mereka sepenuhnya berada dalam ruang lingkup protokol dan konvensi," katanya.
terakhir, khairul menegaskan bahwa penyelesaian masalah papua membutuhkan itikad baik dari pemerintah dan dpr. 
"antara lain: mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan tni sesuai uu no. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1)," ungkapnya. 
"memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik dan program pembangunan yang layak, partisipatif dan akuntabel melalui perangkat-perangkat pemerintahan di papua," tambahnya.(*)
baca juga:hasil tes positif briptu l ditempatkan di patsus
baca juga: 2 orang ditemukan tak bernyawa dengan luka tusukan di kebun karet