Ratusan Honorer Non Database OKU Timur Minta Kepastian Nasib ke DPRD

Reporter: Gus Munir |

Editor: Eris Munandar |

Jumat , 19 Sep 2025 - 22:18

DPD Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Kabupaten OKU Timur melakukan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dengan DPRD OKU Timur. -OKUT POS-

Ada ratusan tenaga honorer non database lintas sektor, mulai dari penyuluh pertanian, pegawai kecamatan, sekretariat daerah, tenaga kesehatan, hingga guru yang belum terakomodir dalam PPPK penuh maupun paruh waktu,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD OKU Timur diharapkan dapat mendukung penuh terbitnya regulasi dari KemenPAN-RB.

“Kami percaya DPRD sebagai wakil rakyat bisa mendorong solusi nyata bagi honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Aliansi, Yuli Agustian, SP, menuturkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai honorer non database se-Indonesia di Jakarta pada 8 September 2025 lalu.

Aspirasi tersebut juga merupakan instruksi dari Ketua Aliansi Honorer Non Database Sumsel, Sulaiman, agar setiap daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BKD, dan DPRD.

“Kami berharap DPRD OKU Timur terus mengawal aspirasi ini. Untuk rekan-rekan honorer, jangan pernah kehilangan semangat, terus berdoa, dan tetap berusaha.

Semoga regulasi PPPK paruh waktu segera terealisasi bagi honorer non database yang telah mengabdi minimal dua tahun hingga Desember 2024,” ungkap Yuli.

ratusan honorer non database oku timur minta kepastian nasib ke dprd                            oku ekspres.com - dpd aliansi honorer non database bkn gagal cpns kabupaten oku timur melakukan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dengan dprd oku timur. 
langkah ini diambil guna membahas nasib para tenaga honorer yang belum terakomodir dalam skema pppk paruh waktu. 
pertemuan itu berlangsung di sekretariat dprd oku timur, martapura, pada jumat (19/9/2025).
surat permohonan audiensi dengan nomor 002/ggl-cpns/okut/2025, yang bersifat penting, sebelumnya telah dikirimkan pada senin (15/9/2025). 
baca juga:9 tahun mengabdi tak lulus pppk, guru kecewa disalip honorer r4
baca juga:bawa kabur mobil, mantan honorerdibekuk polisi
sekretaris dprd oku timur, kasmir syamsuddin, s.e, menjelaskan bahwa ketua dprd masih menghadiri rapat paripurna. 
namun, pihaknya memastikan surat tersebut segera diteruskan kepada ketua dprd untuk ditindaklanjuti.
kasmir juga menegaskan bahwa pembahasan ini berkaitan dengan kewenangan komisi i dprd oku timur, dan kemungkinan bkd oku timur juga akan dihadirkan dalam audiensi. 
“dprd oku timur tentu mendukung aspirasi dari aliansi honorer non database bkn gagal cpns 2024 agar regulasi dari kemenpan-rb segera terbit, khususnya terkait pengangkatan pppk paruh waktu bagi honorer yang telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut,” ujarnya.
baca juga:stit darul huda berikan beasiswa guru honorer yang belum s1
baca juga:ajukan 4.257 honorer jadi pppk paruh waktu, anggaran jadi perhatian
ketua dpd aliansi honorer non database bkn gagal cpns oku timur, preli yulianto, sp, menegaskan bahwa amanat undang-undang asn nomor 20 tahun 2023, yang menggantikan uu asn nomor 5 tahun 2014, mengatur penyelesaian status pegawai non asn paling lambat desember 2024. 
“pemerintah harus menjamin agar honorer tidak diberhentikan, terutama bagi mereka yang sudah bekerja dua tahun berturut-turut, gagal seleksi cpns, tms cpns/pppk, maupun yang tidak mendaftar karena ketiadaan formasi di oku timur.
ada ratusan tenaga honorer non database lintas sektor, mulai dari penyuluh pertanian, pegawai kecamatan, sekretariat daerah, tenaga kesehatan, hingga guru yang belum terakomodir dalam pppk penuh maupun paruh waktu,” jelasnya.
ia menambahkan, dprd oku timur diharapkan dapat mendukung penuh terbitnya regulasi dari kemenpan-rb. 
baca juga:guru honorer oku selatan tuntut kejelasan status dan gaji pppk paruh waktu
baca juga:pemkab oku bakal akomodir ribuan honorer jadi pppk paruh waktu
“kami percaya dprd sebagai wakil rakyat bisa mendorong solusi nyata bagi honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian,” tegasnya.
sementara itu, sekretaris dpd aliansi, yuli agustian, sp, menuturkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai honorer non database se-indonesia di jakarta pada 8 september 2025 lalu. 
aspirasi tersebut juga merupakan instruksi dari ketua aliansi honorer non database sumsel, sulaiman, agar setiap daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, bkd, dan dprd.
“kami berharap dprd oku timur terus mengawal aspirasi ini. untuk rekan-rekan honorer, jangan pernah kehilangan semangat, terus berdoa, dan tetap berusaha.
baca juga:pemkab oku bakal akomodir ribuan honorer jadi pppk paruh waktu
baca juga:4.257 honorer oku timur masuk prioritas pengangkatan pppk mulai 2026
semoga regulasi pppk paruh waktu segera terealisasi bagi honorer non database yang telah mengabdi minimal dua tahun hingga desember 2024,” ungkap yuli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 20 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan