Panas! Surat Suara Tak Terpakai Diduga Dilelang

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Rabu , 21 Feb 2024 - 21:59

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa sebanyak 98 surat suara tidak terpakai telah dilelang oleh oknum petugas penyelenggara pemilu.-Photo ist-Eris

panas! surat suara tak terpakai diduga dilelang                             palembang - suasana di kantor badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi sumatera selatan, yang berlokasi di jakabaring opi mall, palembang belakangan ini memanas.
keluhan dari masyarakat terus mengalir, dengan puncaknya terjadi petang kemarin (21/2/2024) ketika masyarakat dari kabupaten empat lawang melaporkan adanya dugaan pelelangan surat suara yang tidak terpakai oleh oknum petugas komisi pemilihan umum (kpps) dan oknum kepala desa.
informasi yang diterima menyebutkan bahwa sebanyak 98 surat suara tidak terpakai telah dilelang oleh oknum petugas penyelenggara pemilu.
ditemani oleh pengacara dr. hasanal lukman, sh. mh, kedua pihak yang melaporkan, yakni riko aprizal dan ridho kurnia, menyampaikan keluhan mereka kepada bawaslu provinsi sumsel.
baca juga:lakukan bedah 70 rumah dan bantuan sanitasi 100 unit 
baca juga:pj bupati oku beri bantuan terhadap pelajar yang alami kecelakaan
"kami mengajukan dua laporan terpisah terkait dugaan pelanggaran ini," ungkap hasanal.
menurut keterangan dari kedua pelapor, terdapat kelebihan surat suara sah yang dijual dengan harga rp 100 ribu perlembarnya pada tanggal 14 februari 2024 yang lalu.
penjualan ini dilakukan melalui sistem lelang. "kami mempertanyakan bagaimana mungkin penyelenggara pemilu menjual surat suara sah yang tidak terpakai."
"hal ini menjadi fokus kami sebagai kuasa hukum, dan kami telah membawa bukti-bukti berupa percakapan di aplikasi whatsapp dari saksi-saksi yang terlibat," jelasnya.
baca juga:atasi macet turunkan personil 
baca juga:presiden jokowi lantik hadi menkopolhukam dan ahy menteri agraria
kejadian ini bermula dari tps 013 desa bandar agung, kecamatan sah air keruh, kabupaten empat lawang, provinsi sumatera selatan.
"selain itu, ada laporan tambahan atas nama ridho kurnia yang menyoroti larangan memotret formulir c.1. seharusnya, formulir tersebut boleh difoto untuk menjadi bukti dan dokumentasi. namun, larangan ini diterapkan di seluruh kecamatan," tambahnya.
hasanal berharap agar bawaslu provinsi dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini dengan serius. "harapan kami adalah dilakukannya pemilihan ulang (psu) jika pelanggaran terbukti.
selain itu, oknum penyelenggara yang terlibat di desa bandar agung harus diganti," tegasnya.
baca juga:bulog jual beras sphp lewat komoditi pangan murah
baca juga:mantan bupati banjarnegara budhi sarwono yang terjerat kasus gratifikasi oleh kpk berpulang
sementara itu, ketua bawaslu provinsi sumatera selatan, yang saat ini berada di kabupaten musi banyuasin untuk memantau psu di daerah tersebut, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap keluhan atau laporan yang masuk.
"kami akan melakukan penelitian terhadap laporan ini secepat mungkin, dan akan memutuskan apakah psu perlu dilakukan atau tidak," ungkapnya.(sumateraekspres.id)
baca juga:harlah nu ke-101 semarak, tampilkan pelbagai atraksi hingga drama kolosal
baca juga:atasi pengangguran, disnaker oku gelar pelatihan