Pemkab OKU Bakal Akomodir Ribuan Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 13 Aug 2025 - 22:00

Pemkab OKU bakal akomodir ribuan honorer jadi PPPK paruh waktu. -Eris/OKES-

Sekretaris BPBD OKU, Gunawansyah, membenarkan hal tersebut. Meski pihaknya membutuhkan banyak tenaga sukarelawan, BPBD mematuhi ketentuan undang-undang.

Saat ini, BPBD OKU memiliki 147 honorer dalam database, terdiri dari 137 personel satuan tugas dan 10 operator.

Sementara itu, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan OKU, Plt Kepala Dinas, Yatino, menyatakan bahwa sejak Januari 2025 tidak ada lagi pegawai honorer yang berada di luar database.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten OKU untuk menata kembali sistem kepegawaian daerah, sekaligus memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

pemkab oku bakal akomodir ribuan honorer jadi pppk paruh waktu                            baturaja, oku ekspres.com – kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) oku, mirdaili, didampingi kabid pengadaan, penilaian kinerja, pemberhentian, dan informasi, ravico vinorica, mengungkapkan pemkab oku akan akomodir pekerja hononer untuk diangkat jadi pppk.
dia mengatakan mayoritas formasi ini akan diisi oleh tenaga teknis, sementara tenaga guru dan kesehatan hanya menyisakan jumlah ratusan orang.
sebanyak lebih dari 2.000 pegawai honorer di kabupaten oku yang telah terdata dalam database resmi akan segera diakomodir sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
setelah proses pelantikan pppk penuh yang saat ini masih menunggu penerbitan nomor induk pegawai (nip) dari badan kepegawaian negara (bkn), pihak bkpsdm akan melanjutkan tahapan pengumpulan data untuk calon pppk paruh waktu.
baca juga:kasus pppk oku gugat cerai suami terus meningkat
baca juga:awal juni ceria, gaji ke-13 asn dan pppk oku timur cair!
“pengajuan ke kementerian pan-rb memiliki tenggat hingga 20 agustus 2025,” jelas mirdaili.
mengenai besaran gaji, mirdaili menegaskan bahwa petunjuk resmi masih ditunggu. 
namun, regulasi mengatur bahwa upah pppk paruh waktu minimal setara dengan gaji yang diterima saat menjadi non asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku. 
sumber dana gaji ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), dan setiap pppk paruh waktu akan tetap memiliki nip resmi.
ia juga menegaskan bahwa sejak akhir 2024, pengangkatan honorer baru tidak lagi diperbolehkan, sehingga tidak ada lagi penambahan data honorer di luar database. 
baca juga:dilantik! pppk oku diingatkan etos kerja dan loyalitas negara
baca juga:pelantikan pppk oku 2025 digelar awal juni, kemenag ri serentak 26 mei
“tidak ada lagi laporan dari opd terkait honorer baru. jadi, kita tidak tahu apakah masih ada yang belum masuk database di masing-masing opd,” tambahnya.
sekretaris bpbd oku, gunawansyah, membenarkan hal tersebut. meski pihaknya membutuhkan banyak tenaga sukarelawan, bpbd mematuhi ketentuan undang-undang. 
saat ini, bpbd oku memiliki 147 honorer dalam database, terdiri dari 137 personel satuan tugas dan 10 operator.
sementara itu, di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan oku, plt kepala dinas, yatino, menyatakan bahwa sejak januari 2025 tidak ada lagi pegawai honorer yang berada di luar database.
baca juga:1.026 orang ikuti tes seleksi pppk oku tahap ii
baca juga:proses belum selesai, pppk oku timur tak kunjung dilantik
kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah kabupaten oku untuk menata kembali sistem kepegawaian daerah, sekaligus memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.