Kejari OKU Teken MoU dengan BPJS, Tindaklanjuti Tunggakan Iuran JKN

Reporter: Gus Munir |

Editor: Eris Munandar |

Selasa , 24 Jun 2025 - 19:42

Kejari OKU teken MoU dengan BPJS, tindaklanjuti tunggakan iuran JKN. -Kejari OKU-

kejari oku teken mou dengan bpjs, tindaklanjuti tunggakan iuran jkn                            oku ekspres.com - kejaksaan negeri (kejari) ogan komering ulu menggelar rapat forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, sekaligus melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dengan bpjs kesehatan cabang prabumulih pada selasa, 24 juni 2025.
kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (jkn), yang menjadi salah satu prioritas nasional. 
instruksi presiden kepada 30 kementerian dan lembaga turut mendorong pelaksanaan program ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing, demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menjamin keberlangsungan program jkn.
berdasarkan data universal health coverage (uhc) per juni 2025, kabupaten oku tercatat memiliki 384.311 jiwa peserta jkn-kis. 
baca juga:kejari oku hentikan penuntutan kasus penganiayaan lewat restorative justice
baca juga:dorong desa bersih dan transparan, kejari oku sosialisasikan saber pungli dan jaga desa
namun, dari jumlah tersebut, hanya 321.773 peserta yang aktif, sementara 62.538 lainnya tidak aktif. 
angka ini menunjukkan penurunan tingkat keaktifan peserta menjadi 82,50%, dari sebelumnya 85,64% pada tahun 2024. 
kondisi ini menjadi perhatian bersama agar seluruh pihak meningkatkan sinergi dalam mendukung keaktifan peserta dan keberlanjutan program jkn-kis.
dalam mendukung program tersebut, perlu ditekankan pentingnya kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban pembayaran iuran. 
baca juga:tingkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum, kejari oku mou dengan dinsos
baca juga:kejari oku terima tahap ii kasus dugaan korupsi gaji relawan bpbd
pada tahun 2024, bpjs kesehatan cabang prabumulih telah mengajukan permohonan bantuan hukum non-litigasi melalui surat kuasa khusus (skk) kepada kejari oku guna menagih tunggakan iuran dari lima badan usaha. 
dari proses tersebut, berhasil dipulihkan keuangan negara sebesar rp25.699.000 dari total tunggakan rp94.213.488.
atas keberhasilan itu, bpjs kesehatan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kejari oku. 
di tahun 2025, pendataan kembali dilakukan, dan ditemukan lima badan usaha yang belum patuh dengan total tunggakan sebesar rp20.687.087. 
baca juga:kejari oku bebaskan tukang ojek diduga penadah hp curian
baca juga:kejari oku musnahkan barang bukti dari 79 perkara pidana 
tindak lanjutnya, dinas tenaga kerja dan transmigrasi oku akan memberikan teguran lisan melalui surat pada bulan juli 2025. 
jika dalam waktu yang ditentukan belum juga dilakukan pembayaran, maka bpjs kesehatan cabang prabumulih akan kembali mengajukan permohonan bantuan hukum non-litigasi kepada kejari oku.
kejaksaan negeri oku melalui tim jaksa pengacara negara (jpn) menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsi.
khususnya memberikan pendampingan hukum non-litigasi demi optimalisasi pelaksanaan program jkn, sebagaimana diamanatkan dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 25 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan