Aiman Ajukan Praperadilan

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:05

"Saya sampaikan sedikit bahwa kami hari ini akan mengajukan praperadilan terkait dengan penyitaan. Apa yang kemudian saya alami pada Jumat dua pekan lalu. Saya ingin melindungi narasumber saya," katanya kepada awak media, Selasa 6 Februari 2024.-Photo ist-Eris

HP nya mau disita, saya kan bingung, saya teman banyak, sebagai saksi HP disita setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan," terangnya.

"Makannya saya datang kesini untuk menanyakan, bukan takut masalah HP disita, tapi masalahnya di sini Aiman kan sebagai warga negara, dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka memang itu sudah wajar," ucapnya.

"Intinya begini, kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi 30 saksi 100 saksi semua bisa disita," paparnya.

"Kepastian hukum di indonesia itu seperti apa. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat ingin ada kepastian hukum supaya apa yang kita kerjakan ada kepastian, kita tahu mana yang benar mana yang salah," tambahnya.

Aiman mengatakan kasus tersebut yang tengah dialaminya saat ini ialah sebuah kritik yang disampaikan untuk perbaikan Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada Pemilu 2024 malah berujung pada jalur pidana.

"Pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan proses pemilu hari ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik malah diproses pidana. Ini hal yang menjadi pertanyaan tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik," katanya kepada awak media, Jumat 26 Januari 2024.

Menurutnya, hal yang disampaikannya sama seperti sejumlah media papan atas.

"Apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga secara persis bahkan lebih detail oleh sejumlah media masa nasional," ujarnya.

"Ini menjadi pertanyaan. Apakah media-media ini menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya, tentu jawabnya kan tidak. Kalau proses saya terus dilanjutkan tentu menjadi pertanyaan. Meski pun sebagai warga negara yang baik saya akan terus mengikuti proses hukum ini," ucapnya.(r15)

aiman ajukan praperadilan                             jakarta-aiman witjaksono ajukan praperadilan ke pengadilan terkait penyitaan telepon genggam miliknya oleh penyidik direktorat reserse kriminal khusus (ditkrimsus) polda metro jaya.
aiman witjaksono mengatakan alasan pihaknya mengajukan praperadilan itu untuk melindungi narasumbernya.
"saya sampaikan sedikit bahwa kami hari ini akan mengajukan praperadilan terkait dengan penyitaan. apa yang kemudian saya alami pada jumat dua pekan lalu. saya ingin melindungi narasumber saya," katanya kepada awak media, selasa 6 februari 2024.
diungkapkannya, dirinya juga ingin menegakkan demokrasi dengan melindungi narasumbernya.
baca juga:uding ahok lebih emosian
baca juga:indonesia - tiongkok makin erat bicarakan soal teknologi ai
"karena saya ingin menegakkan demokrasi. kami semua ingin menegakkan demokrasi dengan melindungi narasumber. karena ketika narasumber itu mudah dibuka, narasumber itu kemudian dengan mudahnya disebarkan maka orang akan khawatir," ungkapnya.
"narasumber akan khawatir dan setiap insan akan khawatir ketika menyampaikan informasi penting yang akan berpengaruh pada demokrasi ini," tambahnya.
ketua umum partai perindo, hary tanoesoedibjo atau ht juga telah mendatangi polda metro pada malam hari saat aiman tengah diperiksa.
dirinya menyebut telepon genggam aiman disita saat diperiksa kasus aparat tak netral.
baca juga:bangun 5 titik air bersih di oku raya
baca juga:angka kriminal di oku timur menurun
"karena anak buah saya aiman itu di bap dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. makannya saya datang kesini karena disampaikan oleh anak buah saya aiman dia dipanggil sebagai saksi," bebernya.
ketika hendak disita hp aiman, ht pun meras keberatan dan menurutnya penyitaan barang bukti baru bisa dilakukan ketika seseorang jadi tersangka, di mana dalam kasus ini aiman masih saksi.
hp nya mau disita, saya kan bingung, saya teman banyak, sebagai saksi hp disita setahu saya kalau sudah tersangka baru boleh ada penyitaan," terangnya.
"makannya saya datang kesini untuk menanyakan, bukan takut masalah hp disita, tapi masalahnya di sini aiman kan sebagai warga negara, dia punya hak, dia punya kewajiban. yang saya tahu sebagai saksi tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. kalau sebagai tersangka memang itu sudah wajar," ucapnya.
baca juga:cek kesiapan personel dan peralatan hadapi bencana alam
baca juga:1.778 bidang tanah di oku timur mendapat sk biru program tora
"intinya begini, kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi 30 saksi 100 saksi semua bisa disita," paparnya.
"kepastian hukum di indonesia itu seperti apa. kita sebagai warga negara, sebagai rakyat ingin ada kepastian hukum supaya apa yang kita kerjakan ada kepastian, kita tahu mana yang benar mana yang salah," tambahnya.
aiman mengatakan kasus tersebut yang tengah dialaminya saat ini ialah sebuah kritik yang disampaikan untuk perbaikan polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada pemilu 2024 malah berujung pada jalur pidana. 
"pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan proses pemilu hari ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik malah diproses pidana. ini hal yang menjadi pertanyaan tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik," katanya kepada awak media, jumat 26 januari 2024.
baca juga:sosialisasi imbauan saber pungli mulai dari desa
baca juga:ajukan permohonan bantuan benih jagung dan padi
menurutnya, hal yang disampaikannya sama seperti sejumlah media papan atas. 
"apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga secara persis bahkan lebih detail oleh sejumlah media masa nasional," ujarnya. 
"ini menjadi pertanyaan. apakah media-media ini menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya, tentu jawabnya kan tidak. kalau proses saya terus dilanjutkan tentu menjadi pertanyaan. meski pun sebagai warga negara yang baik saya akan terus mengikuti proses hukum ini," ucapnya.(r15)
baca juga:asn wajib jaga netralitas pada pemilu 2024
baca juga:belum rampung, proyek normalisasi ambrol tuai protes warga
aiman dipolisikan terkait pelanggaran pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang penyiaran atau pemberitahuan berita bohong.