ASN Wajib Jaga Netralitas Pada Pemilu 2024

Reporter: Gus munir |

Editor: Gus munir |

Selasa , 06 Feb 2024 - 20:42

Suasana Rakor pengawasan dan pengendalian BKN tahun 2024 di Bali, Selasa, 6 Februari 2024. -Foto: Humas Pemkab OKU-Gus munir

Teddy menambahkan, hal ini sangat penting, sebagai ASN yang ditugaskan mengawal kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tentunya harus netral dan harus taat aturan yang telah ditentukan.

Di mana setiap ASN harus netral tidak berpihak atau memihak serta terbebas dari kepentingan politik tertentu.

Hal tersebut sebagai langkah kritis untuk memastikan integritas proses demokrasi dan menjaga stabilitas daerah maupun negara.

“Untuk di Sumsel kami atas inisiasi Pak Gubernur telah melakukan deklarasi netralitas ASN serentak bersama bupati, walikota dan Forkopimda se Sumatera Selatan " pungkas Teddy. (*)

asn wajib jaga netralitas pada pemilu 2024                            bali - aparatur sipil negara (asn) wajib menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu 2024. hal itu untuk mewujudkan proses demokrasi yang adil dan transparan serta terbebas dari pengaruh politik yang tidak sehat. 
"asn harus netral, hal ini sebagai bentuk kewajiban dan profesional asn yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus bersikap profesional, bebas dari kepentingan politik," kata menteri pan-rb abdullah anwar anas saat rapat koordinasi (rakor) pengawasan dan pengendalian badan kepegawaian negara (bkn) tahun 2024 di bali, selasa, 6 februari 2024.
anwar anas menambahkan, netralitas asn menjadi pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. 
“untuk itu menpan-rb memastikan agar jajaran birokrasi tetap menjalankan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik tanpa terpengaruh pada perubahan politik,” lanjutnya.
baca juga:belum rampung, proyek normalisasi ambrol tuai protes warga
baca juga:masa idah
kepala bkn ri, drs haryono dwi putranto mengatakan asn yang netral membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. 
netralitas asn mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mendukung atau menghambat pihak politik tertentu selama proses pemilu. 
"ini menjamin bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan politik tertentu," ungkap haryono.
netralitas asn lanjutnya juga menjadi landasan untuk meciptakan ketertiban dan stabilitas dalam administrasi pemerintahan terutama dalam konteks perubahan kepemimpinan yang mungkin terjadi setelah pemilu. 
baca juga:pochettino siap-siap dicaci
baca juga:ambisi perpanjang rekor tak terkalahkan
sementara itu penjabat (pj) bupati oku h teddy meilwansyah sstp mm mpd yang juga hadir pada rakor tersebut sangat mendukung adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang digelar bkn ri.
“apalagi hal ini untuk memastikan peran dan fungsi asn yang netral dalam pemilu 2024,” ungkap teddy meilwansyah.
teddy menambahkan, hal ini sangat penting, sebagai asn yang ditugaskan mengawal kesuksesan penyelenggaraan pemilu tentunya harus netral dan harus taat aturan yang telah ditentukan.
di mana setiap asn harus netral tidak berpihak atau memihak serta terbebas dari kepentingan politik tertentu.
baca juga:denny caknan dikaruniai anak pertama
baca juga:ayu ting ting dikabarkan lamaran dengan anggota tni berpangkat letkol
hal tersebut sebagai langkah kritis untuk memastikan integritas proses demokrasi dan menjaga stabilitas daerah maupun negara.
“untuk di sumsel kami atas inisiasi pak gubernur telah melakukan deklarasi netralitas asn serentak bersama bupati, walikota dan forkopimda se sumatera selatan " pungkas teddy. (*)
baca juga:tiga zodiak ini diprediksi alami keberuntungan
baca juga:tips eksfoliasi yang aman hindari kulit kering dan kasar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 7 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan