Audit Keuangan One Map Project Dimulai, Sekjen ATR/BPN Tegaskan Transparansi

JAKARTA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai proses pemeriksaan laporan keuangan loan tahun 2024 dalam Program Percepatan Reforma Agraria atau One Map Project.

Pemeriksaan ini ditandai dengan Entry Meeting yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, pada Kamis (15/5/2025) di Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekjen Pudji menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama aktif seluruh jajaran ATR/BPN dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama proses audit berlangsung.

"Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bekerja sama secara terbuka dengan BPK RI. Konsultasikan dan komunikasikan setiap hal agar permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik," ujar Pudji.

BACA JUGA:Bapanas Akan Tekan Disparitas di Wilayah Timur Indonesia

BACA JUGA:4 Sayuran Kaya Zat Besi untuk Meningkatkan Kesehatan Anda

Ia juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih bukanlah jaminan mutlak atas kesempurnaan tata kelola, dan tetap harus disertai kewaspadaan terhadap potensi kekeliruan administratif maupun hukum.

Pudji menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci sukses pelaksanaan program strategis seperti One Map Project, yang berperan penting dalam menyatukan basis data spasial pertanahan di Indonesia.

"Kami siap mendukung penuh pemeriksaan ini, termasuk dalam hal pemberian data yang dibutuhkan oleh tim BPK RI," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab dari BPK, Erwin Djuty, menjelaskan bahwa audit akan berlangsung selama 30 hari, dari 16 Mei hingga 26 Juni 2025.

BACA JUGA:Manfaat Luar Biasa Daun Kale untuk Kesehatan Tubuh

BACA JUGA:Resep Bening Daun Katuk, Hidangan Sehat dan Bergizi untuk Ibu Menyusui

Menurutnya, hasil pemeriksaan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan memperkuat tata kelola proyek nasional.

Entry Meeting ini juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kementerian.