FIFA Resmi Jatuhkan Sanksi ke Indonesia Dampak Suporter Diskriminatif

JAKARTA - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat tindakan suporter yang dinilai diskriminatif dalam laga kontra Bahrain pada 25 Maret lalu. 

Dampaknya akan dirasakan dalam laga Timnas Indonesia melawan China mendatang.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa PSSI harus menanggung konsekuensi atas perilaku sebagian pendukung yang dianggap melanggar nilai-nilai sportivitas, khususnya insiden di menit ke-80 di sektor 19 stadion.

Dalam laporan FIFA, disebutkan bahwa sekitar 200 suporter Indonesia melakukan seruan bernada xenofobia, terutama di area tribun utara dan selatan stadion.

BACA JUGA:Simu Liu Resmi Lamar Allison Hsu

BACA JUGA:Celine Evangelista Tolak Tawaran Beberapa Film Tampil Tanpa Hijab

Menanggapi hal ini, FIFA menjatuhkan dua bentuk hukuman: denda finansial dan pembatasan jumlah penonton pada pertandingan berikutnya.

"PSSI dikenai denda hampir Rp400 juta dan FIFA menginstruksikan agar pada laga selanjutnya, kapasitas penonton dikurangi. Sekitar 15 persen dari total kursi, khususnya di belakang gawang bagian utara dan selatan, harus ditutup," ujar Arya dalam pernyataan resmi.

Namun demikian, FIFA juga membuka kesempatan bagi kelompok yang mengusung kampanye antidiskriminasi untuk mengisi sebagian kursi yang dikosongkan, dengan syarat membawa serta menampilkan pesan-pesan penolakan terhadap diskriminasi selama pertandingan.

Arya menyampaikan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, dan menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga nama baik sepak bola nasional.

BACA JUGA:Tujuh Wisatawan Tewas Korban Kapal Karam di Bengkulu

BACA JUGA:PNS Dilarang Terima Honor, BPK: Sudah Ada Gaji Pokok dan Tunjangan

Selain sanksi, FIFA juga meminta PSSI untuk menyusun rencana strategis yang bertujuan memberantas segala bentuk diskriminasi dalam dunia sepak bola di Tanah Air.

“Ke depan, edukasi dan literasi kepada suporter harus menjadi prioritas agar perilaku diskriminatif tidak terulang,” tutup Arya. (*)