Penerimaan Keuangan Sumsel Tumbuh Sekitar 27 Persen, Gubernur Dorong Efisiensi Anggaran Daerah

OKU EKSPRES - Penerimaan keuangan Sumatera Selatan tetap menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 27 persen. 

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel, Agus Yulianto, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan laporan perkembangan penerimaan keuangan daerah secara rutin setiap bulan kepada Pemprov Sumsel.

Pernyataan ini disampaikan saat dirinya melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel, H Herman Deru, yang didampingi Wakil Gubernur, H Cik Ujang, pada 7 Maret.

"Kami senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Harapan kami, komunikasi yang baik dapat terjalin agar tugas dan fungsi kami, khususnya di bidang keuangan, dapat berjalan optimal bersama pemerintah daerah. Jika ada hal yang perlu disesuaikan, tentu dapat dibahas bersama," ujar Agus Yulianto.

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem, Imbau Masyarakat Waspada Saat Aktivitas di Luar Rumah

BACA JUGA:8 Trik Jitu Menata Kamar Kecil agar Tampak Luas dan Nyaman

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel, H Herman Deru, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalin komunikasi erat guna mendukung pelaksanaan anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Setelah sekitar 1,5 tahun meninggalkan jabatan Gubernur dan tidak banyak berkomunikasi, saya rasa perlu ada intensitas pertemuan yang lebih baik, terutama terkait keuangan dan aspek kepatuhan yang menjadi bagian dari evaluasi," kata Herman Deru.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan DJPb akan terus diperkuat, terutama dalam hal penyampaian progres dan rencana keuangan daerah ke depan.

"Tahun 2025 akan ada kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku di seluruh daerah. Namun, saya yakin hal ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur. Harapannya, efisiensi ini tidak mengurangi semangat kita untuk membangun daerah," lanjutnya.

BACA JUGA:Sertifikat Tanah Hilang? Ini Cara Mudah Mengurusnya!

BACA JUGA:7 Tips Kamar Minimalis, Nyaman, Rapi, dan Bikin Betah

Lebih jauh, Herman Deru mengusulkan agar kebijakan efisiensi anggaran diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. 

Menurutnya, Pemda lebih memahami pos anggaran mana yang dapat diefisiensikan tanpa menghambat pembangunan.