Menampung dan Salurkan Aspirasi Masyarakat

OKU SELATAN - Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dari Daerah Pemilihan (Dapil) OKU Selatan I menggelar Reses Kedua untuk Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025 pada Kamis, 27 Februari 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk menampung, menghimpun, serta menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan mereka, sekaligus mempererat hubungan dengan konstituen.

Reses kali ini mencakup beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Muaradua, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung, dan Runjung Agung.

Acara berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Buay Rawan dan dihadiri oleh anggota DPRD Dapil I, perwakilan Forkopimda, OPD terkait, kepala desa, serta berbagai tokoh masyarakat, agama, dan adat, bersama tamu undangan lainnya.

BACA JUGA:Optimis Bisa Bawa Pembangunan OKU Selatan Lebih Maju

BACA JUGA:Gene Hackman dan Istri Ditemukan Meninggal di Kediamannya

Koordinator Tim Reses, Agus Wahyudi, S.H., dalam sambutannya menekankan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, kegiatan reses menjadi sarana penting bagi DPRD untuk bersinergi dengan masyarakat dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten OKU Selatan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil I, sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat dicarikan solusi bersama,” ujar Agus Wahyudi.

Camat Buay Rawan menyambut baik pelaksanaan reses ini, karena menjadi kesempatan strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta kendala terkait pembangunan dan permasalahan lainnya.

BACA JUGA:Ditengah Kasus Perceraiannya, Paula Verhoeven Aktif Jalankan Bisnis Baru

BACA JUGA:Erick Thohir Target Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17 2025

“Kegiatan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait pembangunan dan layanan publik,” ungkapnya.

Setelah sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan anggota DPRD, kepala desa, dan perangkat desa untuk membahas berbagai isu, termasuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di wilayah tersebut.(*)