Administrasi KONI Sumsel Carut Marut?

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Selasa , 16 Jan 2024 - 19:55

Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Palembang Kelas IA Khusus, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kristanto Sahad SH MH, pada Selasa, 16 Januari 2024.-Photo ist-Ist

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Hendri Zainuddin, sebagai ketua KONI Sumsel, mengajukan dana hibah sebesar Rp.95 miliar kepada Gubernur Sumsel untuk permohonan dana hibah 2021.

Selanjutnya, Hendri Zainuddin membuat SK biaya kegiatan KONI, Porprov di OKU Raya, dan mengajukan usulan anggaran hibah gubernur sebesar Rp.12 miliar.

BACA JUGA:Terowongan Hasidic

"NPHD ditandatangani oleh Kadispora Sumsel saat itu, Ahmad Yusuf, bersama Hendri Zainuddin sebesar Rp.12 miliar."

"Saksi Hendri kemudian membuat SK permohonan pencairan tahap satu yang ditujukan kepada Gubernur dan Kadispora," ungkap jaksa.(SEG)

Hendri Zainuddin juga mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar Rp.25 miliar.

"Gubernur kemudian mengeluarkan SK gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah sebesar Rp.37,5 miliar, yang NPHD-nya ditandatangani oleh Ahmad Yusuf dan Hendri Zainuddin," kata jaksa.

"Dari total dana hibah sebesar Rp.37,5 miliar, baru direalisasikan sebesar Rp.35 miliar lebih, dan sisanya sebesar Rp.2 miliar lebih," tambah jaksa.

Berdasarkan naskah NPHD yang ditangani oleh Yusuf Kadispora dan Hendri Zainuddin, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disampaikan kepada Dispora sebagai pemberi dana hibah, mewakili Pemprov Sumsel.

administrasi koni sumsel carut marut?                            palembang- kesaksian amiri, bendahara umum koni sumsel, dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah koni sumsel, menunjukkan adanya ketidakteraturan administrasi di koni sumsel. hal ini diperkuat dengan pernyataan amiri bahwa dana hibah sebesar rp.12,3 miliar mengalami kendala dalam proses administrasinya.
ketidakteraturan administrasi di koni sumsel dapat menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. hal ini karena ketidakteraturan administrasi dapat membuat proses pengelolaan keuangan menjadi tidak transparan dan akuntabel.
hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan kkn, korupsi dana hibah, pengadaan barang, dan deposito koni sumsel kembali memasuki babak baru dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci.
sidang berlangsung di pengadilan tipikor pn palembang kelas ia khusus, dipimpin oleh ketua majelis hakim kristanto sahad sh mh, pada selasa, 16 januari 2024.
baca juga:roket al qassam meluncur ke israel
baca juga:tingkat pengujian kir naik
jpu kejati sumsel memanggil beberapa saksi, di antaranya amiri, bendahara umum koni sumsel periode januari 2020 hingga akhir 2021, berian pemilik cv dona jaya, ismarli pemilik cv redlo sapta cipta, dan tarudin.
mereka dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait kasus yang menjerat suparman roman, mantan sekretaris umum koni sumsel dan pejabat pembuat komitmen (ppk), serta akhmad thahir, mantan ketua harian koni sumsel.
amiri, dalam kesaksiannya, menjelaskan alasannya mengundurkan diri sebagai bendahara umum koni sumsel, yaitu adanya ketidakaturan dalam administrasi.
"saat itu, saya memilih untuk mundur karena terjadi ketidakaturan administrasi di koni sumsel. pada november, dana hibah sebesar rp.12,3 miliar mengalami kendala dalam proses administrasinya," ujarnya.
baca juga:instagram mahfud md diretas
baca juga:tak mau anggap remeh, sriwijaya fc berambisi jaga tren kemenangan lawan sada sumut
saat ditanya oleh majelis hakim apakah uang diambil atau dipinjam oleh hendri zainuddin, amiri menyatakan, "saya tidak tahu yang mulia."
dalam dakwaannya, jpu kejati sumsel menuduh suparman roman dan akhmad thahir telah memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan merugikan negara sekitar rp.3,4 miliar.
jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa hendri zainuddin, sebagai ketua koni sumsel, mengajukan dana hibah sebesar rp.95 miliar kepada gubernur sumsel untuk permohonan dana hibah 2021.
selanjutnya, hendri zainuddin membuat sk biaya kegiatan koni, porprov di oku raya, dan mengajukan usulan anggaran hibah gubernur sebesar rp.12 miliar.
baca juga:amankan satu mobil knalpot brong yang hendak dijual
baca juga:terowongan hasidic
"nphd ditandatangani oleh kadispora sumsel saat itu, ahmad yusuf, bersama hendri zainuddin sebesar rp.12 miliar."
"saksi hendri kemudian membuat sk permohonan pencairan tahap satu yang ditujukan kepada gubernur dan kadispora," ungkap jaksa.(seg)
hendri zainuddin juga mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar rp.25 miliar.
"gubernur kemudian mengeluarkan sk gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah sebesar rp.37,5 miliar, yang nphd-nya ditandatangani oleh ahmad yusuf dan hendri zainuddin," kata jaksa.
baca juga:2024, pembangunan di oku terbatas akibat dana banyak untuk pemilu
baca juga:oku masih kekurangan 3767 surat suara
"dari total dana hibah sebesar rp.37,5 miliar, baru direalisasikan sebesar rp.35 miliar lebih, dan sisanya sebesar rp.2 miliar lebih," tambah jaksa.
berdasarkan naskah nphd yang ditangani oleh yusuf kadispora dan hendri zainuddin, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disampaikan kepada dispora sebagai pemberi dana hibah, mewakili pemprov sumsel.
baca juga:persiapan peringatan hut oku timur capai 90 persen
baca juga:buka pelatihan menjahit dan mengelas

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 17 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan