Wujudkan Desa Bersih Narkoba, BNNK OKU Timur Bentuk 27 Desa Bersinar

OKU EKSPRES - Memberantas peredaran narkoba bukanlah hal mudah, membutuhkan dana besar. Sayangnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) OKU Timur (OKUT) menghadapi keterbatasan anggaran. 

Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan dari pemerintah daerah (pemda) hingga pemerintah desa (pemdes) untuk mewujudkan program Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNNK OKUT, AKBP Efriyanto Tambunan MM, melalui Kasubbag Umum Kholid Andriansyah SE, saat konferensi pers akhir tahun di Kantor BNNK OKUT, Jumat, 27 Desember 2024. Menurutnya, sejak 2021, BNNK OKUT membentuk 27 Desa Bersinar.

“Pada 2021, kami membentuk 20 Desa Bersinar, dan pada 2022 serta 2023 bertambah 4 desa lagi. Tahun 2024, kami akan membentuk 2 Desa Bersinar, yaitu di Desa Bedilan dan Desa Sidomulyo. Namun, untuk 2025, hanya tersedia anggaran untuk membentuk 1 Desa Bersinar,” jelasnya.

BACA JUGA:Satu Warga Binaan Rutan Baturaja Dapat Remisi Natal

BACA JUGA:Persempit Gerak Pelaku Kejahatan, Lakukan Patroli Dialogis di Pasar

Ia menekankan bahwa pembentukan Desa Bersinar seharusnya berlanjut. Warga desa yang telah menjadi bagian dari program ini perlu terus berperan aktif dalam pencegahan serta sosialisasi bahaya narkoba. 

Namun, dari 27 desa yang telah dibentuk, hanya sebagian kecil yang masih aktif, karena masih mendapat dukungan dari pemdes.

Sejak 2023, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemda, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk mengusulkan tambahan anggaran bagi Desa Bersinar. 

Dukungan anggaran ini juga mencakup program rehabilitasi bagi warga yang kecanduan narkoba.

BACA JUGA:Uang Suara

BACA JUGA:Jelang Malam Tahun Baru, Permintaan dan Harga Jagung Manis Melonjak Tajam

“Kami hanya dapat mengajukan usulan, hasilnya tergantung keputusan yang diambil. Kami tidak bisa memaksakan,” ujarnya.

Kholid menjelaskan, anggaran BNNK OKUT untuk 2024 sebesar Rp1.377.473.000, yang telah terealisasi 99,03%. Dari total anggaran tersebut, Rp962.413.000 dialokasikan untuk bidang umum, Rp316.971.000 untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), serta Rp98.085.000 untuk bidang rehabilitasi.