PALEMBANG - Prestasi membanggakan sukses dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd Kabupaten OKU berhasil meraih status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Hebatnya lagi, ini merupakan yang ke 9 kalinya berturut-turut prestasi diraih oleh Pemkab OKU sejak 2015 lalu.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2023 dengan status WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama yang diterima Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah bersama Wakil Ketua II DPRD OKU, Yoni Risdianto di kantor BPK Perwakilan Sumsel di Palembang pada Jumat siang, 3 Mei 2024.
BACA JUGA:Viral Longsor
BACA JUGA:Rutin Lakukan Bimwin Mandiri
“Ini LKPD tahun 2023 yang kita sampaikan ke BPK pada bulan Maret lalu, dan hari ini LHP alhamdulillah kita berhasil meraih WTP untuk ke 9 kalinya secara berturut-turut,” kata Pj Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah didampingi kepala BPKAD OKU, Setiawan.
Menurut Teddy, WTP ini dapat diraih berkat kerja keras semua pihak serta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten OKU.
“Ini berkat kerjasama seluruh pihak baik dari eksekutif jajaran pemerintah daerah Kabupaten OKU maupun legislatif, DPRD OKU serta Forkopimda OKU dan masyarakat, kita besinergi bekerjasama sehingga kita bisa meraih dan mempertahankan WTP 9 kali berturut-turut,” ujarnya.
Hal ini juga lanjutnya bentuk komitmen bersama semua pihak, untuk meraih WTP ini ada beberapa unsur penilaian.
BACA JUGA:Hujan Deras, Jalan Provinsi Longsor
BACA JUGA:Pemkab OKU Raih WTP 9 Kali Berturut-Turut
Yakni, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standart, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta terbentuknya sistem pengendalian yang baik.
“Paling tidak ada tiga unsur penilaian untuk meraih WTP ini, ini pencapaian yang sangat luar biasa bagi OKU,” imbuhnya.
Teddy menargetkan tahun depan OKU bisa meraih WTP untuk ke 10 kalinya, hal itu agar OKU bisa meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan.