PALEMBANG - Dalam upaya menjaga keamanan data, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika turut hadir pada acara Peluncuran Tim Respons Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team/CSIRT).
Peluncuran tersebut diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota, 7 Perguruan Tinggi di Kota Palembang dan Lampung, serta Pengukuhan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Sumsel periode 2023-2026, yang berlangsung pada Jumat (24/11/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Selatan Dr. Agus Fatoni, M.Si., BSSN RI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, dan Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Plt. Kepala Dinas Kominfo OKU Selatan, Zakiah.S.E., M.M., menerima surat tanda registrasi Tim Tanggap Insiden Siber, atau yang dikenal sebagai Computer Security Incident Response Team (CSIRT), langsung dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
BACA JUGA:Selesaikan Masalah Problem Solving Warga Binaan
"CSIRT bertujuan untuk menjaga keamanan data dan informasi siber, serta mengantisipasi ancaman serangan siber yang semakin meningkat saat ini," ungkap Zakiah.
Ia menekankan bahwa pembentukan CSIRT di kabupaten/kota sejalan dengan konstitusi yang menekankan perlindungan segenap bangsa Indonesia, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Melalui kerja sama dengan CSIRT, diharapkan dapat menghadapi insiden siber dan menjaga keutuhan serta ketersediaan data dan informasi siber pemerintah daerah.
CSIRT ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan insiden siber di lingkungan Pemerintah OKU Selatan.
BACA JUGA:UMK OKU Naik Menjadi Rp 3.456.874
Harapannya, dengan adanya KABOKUS-CSIRT, manajemen keamanan informasi dapat terwujud secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.
Pj. Gubernur Sumatera Selatan Dr. Agus Fatoni, M.Si., menyampaikan bahwa keberadaan CSIRT menjadi kunci penting untuk menanggulangi kejahatan siber di Indonesia.
CSIRT diharapkan siap dan sigap menghadapi berbagai insiden serangan siber yang mungkin merugikan organisasi, terutama Pemerintah.
"Dalam kerja sama dengan BSSN, kita berharap keamanan data dan informasi siber dapat ditingkatkan di masa mendatang, sehingga keutuhan data dalam satu basis terpadu dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya. (dal)
BACA JUGA:Perjuangkan Semua Guru Honorer Jadi PPPK