SUMSEl - Pemerintah menaikkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen. Bagi PNS dan PPPK hal ini tentu saja merupakan kabar baik. Namun, kenaikan tersebut justru dikhawatirkan memicu inflasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah nilai tukar yang stabil.
Hal itu diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, SA Supriono, saat memberikan sambutan pada Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023 di Bank Indonesia, kemarin (31/2).
Karena itu, Supriono minta seluruh stakeholder menyiapkan langkah antisipasi dari dampak kenaikan gaji ASN ini.
Walaupun, upaya semua pemerintah daerah di Sumsel bersama instansi terkait selama ini berhasil menekan inflasi. Misalnya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar. Tapi tetap perlu disiapkan langkah antisipasi, jelas dia.
Menurutnya, inflasi 3,25 persen pada posisi sekarang cukup tinggi. Pemicunya berasal dari kebijakan pemerintah, seperti kenaikan tariff PDAM. Lalu, kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax.
BACA JUGA:Ketua RT Gratis Tagihan PDAM? Hoaks!
BACA JUGA:Lagi Densus Tangkap 2 Teroris
Kata Supriono, pemicu inflasi di Sumsel masih terkait komoditi seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan bawang merah. Juga beras, telur, gula dan komoditi lainnya. "Terhadap komoditi ini Pemprov bersama instansi terkait sudah melakukan antisipasi dengan melakukan operasi pasar guna memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok terjaga," beber dia.
Dia minta agar BUMN/BUMD dan dunia usaha agar membantu menstabilkan harga melalui program CSR atau dana pertanggung jawaban sosial. Salah satunya, dalam bentuk pasar murah. "Bukan bantuan dalam bentuk uang dibutuhkan. Melainkan program bergulir dan membantu masyarakat," pungkas dia.
Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, M Latif mengatakan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia mendukung dan mengkoordinasikan perbankan di wilayah Sumsel yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) untuk turut serta aktif mendukung pengendalian inflasi melalui CSR perbankan
Ia mengatakan, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau karena harga jual komoditinya disubsidi oleh BUMN/BUMD/swasta. Baik berupa subsidi harga, subsidi angkutan maupun subsidi operasional lainnya. "Cara ini untuk menunjukkan stok mencukupi dan masyarakat tenang, tidak panic buying," pungkas dia. (*)
BACA JUGA:Pelat RF dan QH Resmi Dihentikan, Ini penggantinya
BACA JUGA:Mahfud MD Dilaporkan Luhut di Hari Pengunduran Diri dari Kabinet