OTT 10 Orang di Sidoarjo Dihantui Isu Upaya Penyelamatan Bupati

Senin 29 Jan 2024 - 22:16 WIB
Reporter : Eris
Editor : Gus munir

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan operasi tangkap tangan terhadap 10 ASN di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang pada Jumat 26 Januari 2024 kemarin. 

Namun, isu tak sedap muncul karena ada upaya menyelamatkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu. 

Namun, KPK melalui Wakil Ketua Alexander Marwata membantah. Kabar ini muncul karena ada isu bahwa ada tarik ulur di internal pimpinan KPK saat gelar perkara OTT di Sidoarjo yang menjerat ASN.

Alex menegaskan, tak ada pimpinan KPK yang melindungi Bupati Sidoarjo seperti kabar yang dinarisakan sejumlah pihak. Menurutnya, KPK sudah melakukan ekspose operasi senyap yang mengamankan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

BACA JUGA:Polri Kirim 111 Anggota untuk Pengamanan TPS di Luar Negeri

BACA JUGA:Tamara Tyasmara Minta Doa untuk Anaknya yang Telah Berpulang

"Aparat penegak hukum di KPK kan banyak. Perasaan pas ekspose nggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati. Malah perintah pimpinan segera panggil dan periksa bupati," kata Alex dikonfirmasi, Senin 29 Januari 2024. 

Bahkan sempat tersiar informasi, KPK bakal melimpahkan penanganan kasus itu ke aparat kepolisian. Hal itu karena saat ini KPK hanya menjerat satu orang sebagai tersangka.

Namun, Alex pun secara tegas membantah informasi tersebut. 

"Saya malah baru tahu. Informasi dari mana itu?," tegas Alex.

Dalam giat operasi senyap tersebut, KPK menangkap 10 orang yang belum disampaikan identitasnya hingga 3 hari belakangan oni. Kesepuluh orang itu diamankan di Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

BACA JUGA:Google Doodle Tampilkan Gambar Mak Nyak

BACA JUGA:Ajukan 1.700 Formasi CASN

Beberapa orang yang diamankan bahkan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sebelumnya, Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan giat operasi tersebut. Ali mengatakan, OTT itu berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. 

Kategori :