PALEMBANG- Meski 2024 ini adalah tahun politik, namun Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni juga beri perhatian untuk pembangunan lainnya.
Dia secara tegas mengungkapkan sejumlah kebijakan pembangunan yang akan menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam tahun 2024.
Dalam paparan Refleksi Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun 2023, yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang pada Minggu 31 Desember 2023, Fatoni menyoroti aspek penting pembangunan di berbagai sektor.
Salah satu kebijakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah "Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan"
BACA JUGA:Gaji PNS Naik Dibayar Rapel?
BACA JUGA:Gibran Tak Penuhi Panggilan Bawaslu
"Kebijakan ini memiliki fokus khusus pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, seiring dengan upaya membangun ekonomi masyarakat secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumsel.
Fatoni menjelaskan bahwa melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan produktivitas masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim.
Isu-isu strategis untuk tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, arah kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, arahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2024-2026, serta arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumsel.
Beberapa poin penting dalam isu-isu strategis tersebut termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)/Pilkada serentak tahun 2024.
BACA JUGA:Pesawat Japan Airlines A350 Terbakar, 5 Orang Hilang!
BACA JUGA:Real Madrid Siap Mulai Pesta Lawan Mallorca
Lalu, peningkatan reformasi birokrasi dan ketertiban umum, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital, serta percepatan realisasi proyek strategis di Sumsel.
Fatoni menegaskan bahwa prioritas utama untuk tahun 2024 adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan ketertiban umum, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat.
Lalu, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.