Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK

JAKARTA- Beberapa hari yang lalu, dunia perekonomian Indonesia dikejutkan dengan kabar pelaporan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama Perum Bulog ke KPK atas tuduhan tindak pidana korupsi impor beras dan tertahannya stok beras di Tanjung Priok atau demurrage.

Merespon tuduhan ini, Dirut Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah dengan tegas segala tuduhan di atas. Menurutnya, tertahannya bongkar muat stok beras atau Demurrage ini bisa dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor cuaca.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," Ujar Bayu dalam keterangan resminya pada Kamis 4 Juli 2024 kemarin.

Namun menurut Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian, persoalan Demurrage ini akan segera menjadi kekhawatiran baru bagi para masyarakat jika tidak segera ditangani. Pasalnya, Demurrage akan berdampak biaya biaya logistik dan penyimpanan. 

BACA JUGA:Puan Lirik Nadiem Makarim Maju Pilkada Jakarta 2024

BACA JUGA:Kandangkan 45 Kendaraan Over Kapasitas Muatan

"Kalau tidak ada subsidi dari Pemerintah, ya solusinya nanti biaya logistik dan penyimpanan itu akan diteruskan ke masyarakat, dan nantinya berpengaruh ke harga beras di pasaran," ujar Eliza dalam keterangan resminya pada Sabtu 6 Juli 2024.

Untuk itulah, Eliza menilai bahwa proses importasi beras ini memerlukan evaluasi yang ketat dari semua pihak terkait untuk memperbaiki sistem yang ada. 

"Telusuri dulu alasan kenapa proses bongkar muat itu bisa lama. Selain itu, Pemerintah juga bisa menjadikan isu ini sebagai bahan evaluasi," tambahnya.

Saat ini, Perum BULOG juga mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebesar 3,6 juta ton dari Kementerian Perdagangan. 

BACA JUGA:Kades Mengeluh Adanya Kenaikan Pembayaran PBB

BACA JUGA:Pelaku Usaha di OKU Alami Pertumbuhan

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Perum BULOG secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.(*)

BACA JUGA:Ningkuk'an Jadi Ajang Cari Jodoh