Tunjuk Kuasa Hukum Baru

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 20:08

Dalam siaran pers yang dikirim ke media, Sabtu (27/4/2024) siang Direktur LBH Qisth, Kurnia Saleh,SH pihaknya menilai terkait kasus ini banyak hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. -Photo ist-Eris

PALEMBANG - Hiruk pikuk kasus dugaan tindak asusila oleh oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring (BMJ) berinisial dr My,Sp.Orth. dengan korban T (22).

Kali ini, T diketahui telah mengganti kuasa hukum dengan tim hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Qisth Palembang.

Dalam siaran pers yang dikirim ke media, Sabtu (27/4/2024) siang Direktur LBH Qisth, Kurnia Saleh,SH pihaknya menilai terkait kasus ini banyak hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta.

"Ada banyak kesimpangsiuran informasi yang perlu diluruskan, berkaitan dengan telah terjadinya perdamaian antara klien kami dengan terlapor," tulis Kurnia.

Pertama, terkait isu bahwa korban belum mencabut kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya. Selaku kuasa hukum korban, Kurnia menegaskan jika hal itu tidak benar.

BACA JUGA:Verifikasi Administrasi Casis

"T pada 9 April 2024 lalu telah melakukan pencabutan terhadap tim kuasa hukum sebelumnya. Lalu, baru pada 26 April 2024 TAF dan suaminya meminta pendampingan hukum kepada LBH Qisth," sebut Kurnia.

Untuk itulah Kurnia menegaskan jika masih ada pihak-pihak yang hingga kini mengaku sebagai tim kuasa hukum T dengan alasan belum menerima surat pencabutan dari T, ini tidak bisa menjadi alasan.

"Pencabutan kuasa tidak perlu konfirmasi atau persetujuan penerima kuasa. Pencabutan kuasa sebenarnya cukup secara verbal yang diucapkan dari pemberi kuasa. Namun, klien kami menunjukan itikad baik, sehingga pencabutan kuasa dibuat dalam bentuk tertulis, dan disampaikan secara patut," tegasnya.

Jika masih ada pihak-pihak yang mengatasnamakan korban sudah jelas itu tidak mempunyai legal standing. Kuasa hukum korban dan keluarga korban saat ini adalah Tim Advokasi dari LBH Qisth yang saya pimpin dibuktikan dengan surat kuasa tertanggal 26 April 2024 dari korban dan Keluarga Korban.

Sementara, soal perdamaian antara korban dan oknum dokter MY, Kurnia menyebut perdamaian itu benar adanya, dengan alasan para pihak sudah saling memaafkan.

tunjuk kuasa hukum baru                            palembang - hiruk pikuk kasus dugaan tindak asusila oleh oknum dokter rs bunda medika jakabaring (bmj) berinisial dr my,sp.orth. dengan korban t (22). 
kali ini, t diketahui telah mengganti kuasa hukum dengan tim hukum dari lembaga bantuan hukum (lbh) qisth palembang. 
dalam siaran pers yang dikirim ke media, sabtu (27/4/2024) siang direktur lbh qisth, kurnia saleh,sh pihaknya menilai terkait kasus ini banyak hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. 
"ada banyak kesimpangsiuran informasi yang perlu diluruskan, berkaitan dengan telah terjadinya perdamaian antara klien kami dengan terlapor," tulis kurnia.
pertama, terkait isu bahwa korban belum mencabut kuasa terhadap kuasa hukum sebelumnya. selaku kuasa hukum korban, kurnia menegaskan jika hal itu tidak benar. 
baca juga:verifikasi administrasi casis
baca juga:penghuni lapas kelas iib muaradua overload
"t pada 9 april 2024 lalu telah melakukan pencabutan terhadap tim kuasa hukum sebelumnya. lalu, baru pada 26 april 2024 taf dan suaminya meminta pendampingan hukum kepada lbh qisth," sebut kurnia.
untuk itulah kurnia menegaskan jika masih ada pihak-pihak yang hingga kini mengaku sebagai tim kuasa hukum t dengan alasan belum menerima surat pencabutan dari t, ini tidak bisa menjadi alasan. 
"pencabutan kuasa tidak perlu konfirmasi atau persetujuan penerima kuasa. pencabutan kuasa sebenarnya cukup secara verbal yang diucapkan dari pemberi kuasa. namun, klien kami menunjukan itikad baik, sehingga pencabutan kuasa dibuat dalam bentuk tertulis, dan disampaikan secara patut," tegasnya.
jika masih ada pihak-pihak yang mengatasnamakan korban sudah jelas itu tidak mempunyai legal standing. kuasa hukum korban dan keluarga korban saat ini adalah tim advokasi dari lbh qisth yang saya pimpin dibuktikan dengan surat kuasa tertanggal 26 april 2024 dari korban dan keluarga korban.
baca juga:lakukan sidak untuk evaluasi standar pelayanan minimal
baca juga:enam pelajar oku timur wakili sumsel di ajang ftbi nasional
sementara, soal perdamaian antara korban dan oknum dokter my, kurnia menyebut perdamaian itu benar adanya, dengan alasan para pihak sudah saling memaafkan. 
kabupaten ogan komering ulu (oku), sumatera selatan, pada tahun ini mendapat tambahan 
"khususnya diperuntukkan bagi petani yang sebelumnya sudah terdata dalam sistem elektronik yang ada di e-alokasi 2024," kata subkoordinator pupuk dan pestisida dinas pertanian oku syahroni di baturaja, sumsel, jumat.
dia mengatakan rencana alokasi tambahan pupuk subsidi 2024 itu seperti untuk urea dari sebelumnya 3.066 ton menjadi 5.240 ton dan jenis npk dari 2.787 ton menjadi 5.953 ton.
"untuk realisasinya saat ini masih menunggu sk gubernur sumsel," ujarnya.
baca juga:jelang pilkada oku, tingkatkan koordinasi dengan kpu
baca juga:mulai buka pendaftaran calon anggota ppk
dia menegaskan penyaluran pupuk subsidi akan diawasi dengan ketat guna memastikan disalurkan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
selain itu, sudah ada pedoman buku pintar kewajiban dan larangan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang diterbitkan pt pupuk indonesia (persero) untuk dipatuhi bersama.
bagi petani yang belum menebus pupuk bersubsidi diminta untuk segera menebusnya di kios pengecer wilayah masing-masing hingga batas waktu yang telah ditentukan.
"jika tidak ditebus sampai juli 2024, bisa jadi akan menjadi bahan evaluasi pada periode tahun berikutnya," tegasnya.
menurut dia, imbauan tersebut sudah disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada koordinator penyuluh bpp, kios pupuk bersubsidi yang ada di kabupaten oku, termasuk seluruh kelompok tani, dan petani yang terdaftar di e-alokasi 2024.
baca juga:gali kemampuan seni para pelajar
baca juga:tambah kuota pupuk bersubsidi ke petani
"kami juga sudah menerima kunjungan tim manajemen pemasaran pt pupuk indonesia dalam rangka pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten oku," ujarnya.
sementara, manajer pemasaran pt pupuk indonesia wilayah sumsel eman haris berharap penyaluran pupuk subsidi di oku dapat tercapai sesuai target sasaran.
eman menjelaskan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada peraturan menteri pertanian nomor 01 tahun 2024 sebagai pengganti permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.
"saya berharap penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dan tidak ada gejolak yang mengakibatkan kios dan distributor mendapat sanksi," harapnya.(*)
baca juga:amankan tiga terduga bandar narkoba
baca juga:maraton pilpres