Mendagri Minta Tidak Tegas ASN Tak Netral

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Dedi Okes |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 11:48

Mendagri, Tito Karnavian. -Foto: merdeka.com-Eris

PALEMBANG - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) terus menjadi perhatian publik, termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak ragu menindak ASN yang melanggar, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Tito, terkait netralitas ASN, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) serta membuat surat perjanjian bersama dengan Kemenpan RB, yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada dan pemilu.

"Sanksinya beragam jika terbukti, mulai dari sanksi administratif, mediasi, hingga pidana," ujar Tito di sela kunjungan ke revitalisasi Kambang Iwak, Palembang, Jumat, 1 November 2024.

Tito menambahkan, sanksi administratif akan ditindaklanjuti oleh kepala daerah. "Sanksi administratif bisa berupa pencopotan jabatan. Sedangkan untuk pidana, akan ditangani oleh pihak kepolisian," jelas mantan Kapolri tersebut.

Tito juga menyebut bahwa sudah banyak ASN yang dicopot selama berlangsungnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Cek di Bawaslu, banyak ASN yang sudah dicopot," ungkapnya.

Di Sumsel, sejumlah media sosial dan media online ramai menyoroti dugaan keterlibatan oknum ASN dalam mendukung pasangan calon (paslon) tertentu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Di antaranya, ada oknum camat di Kota Palembang, Kepala Samsat Ogan Ilir I, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, H Achmad Rizwan, membenarkan bahwa salah satu oknum kepala Samsat yang viral bertugas di UPTB Ogan Ilir I Bapenda SumseCepatl

"Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi," ujar Rizwan singkat.

mendagri minta tidak tegas asn tak netral                            palembang - netralitas aparatur sipil negara (asn) selama masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) terus menjadi perhatian publik, termasuk di sumatera selatan (sumsel). 
menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian meminta badan pengawas pemilu (bawaslu) agar tidak ragu menindak asn yang melanggar, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
menurut tito, terkait netralitas asn, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (se) serta membuat surat perjanjian bersama dengan kemenpan rb, yang bertujuan untuk menjaga netralitas asn dalam pilkada dan pemilu. 
"sanksinya beragam jika terbukti, mulai dari sanksi administratif, mediasi, hingga pidana," ujar tito di sela kunjungan ke revitalisasi kambang iwak, palembang, jumat, 1 november 2024.
baca juga:usai dilanda panas ekstrem, palembang hujan deras disertai hujan es
baca juga:program bantuan rp25 juta per kk dinilai mencam defisit apbd muba
tito menambahkan, sanksi administratif akan ditindaklanjuti oleh kepala daerah. "sanksi administratif bisa berupa pencopotan jabatan. sedangkan untuk pidana, akan ditangani oleh pihak kepolisian," jelas mantan kapolri tersebut.
tito juga menyebut bahwa sudah banyak asn yang dicopot selama berlangsungnya pemilu dan pilkada serentak 2024. "cek di bawaslu, banyak asn yang sudah dicopot," ungkapnya.
di sumsel, sejumlah media sosial dan media online ramai menyoroti dugaan keterlibatan oknum asn dalam mendukung pasangan calon (paslon) tertentu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
di antaranya, ada oknum camat di kota palembang, kepala samsat ogan ilir i, dan kepala dinas sosial provinsi sumsel. 
baca juga:hyundai dan masa depan teknologi hidrogen melalui konsep mobil fcev initium
baca juga:google umumkan android 16 akan dirilis lebih cepat
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) sumsel, h achmad rizwan, membenarkan bahwa salah satu oknum kepala samsat yang viral bertugas di uptb ogan ilir i bapenda sumsecepatl
"kami akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi," ujar rizwan singkat.
sementara itu, tim hukum paslon gubernur nomor urut 1, herman deru-cik ujang (hdcu), yang diwakili oleh muhammad widad sh mh, melaporkan ke bawaslu sumsel terkait dugaan pelanggaran keterlibatan asn dan pejabat bumd dalam kampanye paslon lain. 
"kami melaporkan pelanggaran terkait pasal 70 ayat 1 pada uu nomor 1 tahun 2015 dan pp nomor 189 tahun 2015 yang melarang asn, pejabat bumd, serta kepala desa atau lurah untuk terlibat dalam kampanye politik," jelas widad.
baca juga:banjir bandang di spanyol merenggut ratusan nyawa, valencia dan sekitarnya alami kerusakan parah
baca juga:gunung fuji tak bersalju hingga akhir oktober, pecahkan rekor 130 tahun
widad menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran oleh asn dari pemprov sumsel, dinas kehutanan, dinas sosial, dan bumd pt seg. 
"laporan kami telah diterima oleh staf bawaslu sumsel, dan kami menunggu hasil klarifikasinya," tegasnya. 
jika terbukti, ini akan menjadi kasus ke-5 atau ke-6 terkait dugaan pelanggaran serupa.
bawaslu sumsel akan mengkaji laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai aturan. 
baca juga: keseruan halloween dunia di tahun 2024
baca juga:bupati oku selatan dan bpk ri bahas evaluasi apbd 2023
komisioner bawaslu sumsel divisi penanganan pelanggaran, ahmad naafi, mengatakan hingga jumat, 1 november 2024 bawaslu sumsel telah menerima total 25 laporan dugaan pelanggaran pilkada.
sebanyak 20 laporan terkait pemilihan bupati dan wali kota, sementara 4 lainnya terkait pemilihan gubernur sumsel. 
“ada juga temuan dari pengawasan aktif bawaslu sumsel mengenai ketidaknetralan asn,” tambahnya.
berbagai pelanggaran ditemukan, termasuk kampanye di luar jadwal oleh beberapa kandidat bupati dan wakil bupati. 
baca juga:tangkap pelaku pencurian motor dengan modus bobol rumah
baca juga:amankan audiensi masyarakat di dprd oku
naafi menjelaskan bahwa bawaslu sumsel saat ini sedang memproses laporan-laporan tersebut untuk memastikan apakah memenuhi syarat materil dan formil. 
proses ini melibatkan klarifikasi dan pembuktian. jika terbukti memenuhi unsur pidana, kasus akan diserahkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) provinsi sumsel.
naafi menambahkan bahwa beberapa laporan telah diregistrasi dan masuk tahap pembahasan di gakkumdu, sementara beberapa laporan dihentikan karena kurangnya saksi atau bukti pendukung.
 "jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, bawaslu akan melanjutkan ke tahap penyidikan dan menyerahkannya kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut," pungkasnya. (*)