Buruh di Sumsel Tuntut Kenaikan Upah 2025 Naik Minimal 10 Persen

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Dedi Okes |

Jumat , 01 Nov 2024 - 19:29

Ilustrasi Upah Minimum Provinsi. -Foto: janabarnews.com-Eris

Di Sumsel, isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak di industri padat karya di beberapa daerah Indonesia, belum berdampak signifikan.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Deliar Marzuki, hingga kini Sumsel masih aman dari PHK massal.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri baru akan membahas UMK 2025 pada pertengahan November 2024, setelah hasil penetapan UMP Sumsel 2025 diumumkan. (*)

buruh di sumsel tuntut kenaikan upah 2025 naik minimal 10 persen                            palembang - setiap akhir tahun, kalangan buruh selalu menanti kabar penetapan upah minimum, baik itu upah minimum provinsi (ump) maupun upah minimum kabupaten/kota (umk). 
di masa pemerintahan yang baru ini, para pekerja berharap adanya kenaikan upah yang memadai.
sebagai gambaran, ump sumatera selatan tahun 2024 ditetapkan sebesar rp3.456.874, naik 1,55 persen dari tahun sebelumnya sebesar rp3.404.177. 
kenaikan hanya rp52.697 ini memicu aksi demo buruh pada november 2023. 
baca juga:bandara sultan mahmud badaruddin ii hadirkan rute palembang - denpasar bali
baca juga:harga cabai anjlok hingga rp10 ribu perkilo
dengan kenaikan tersebut, jika dibagi rata per hari, hanya menambah rp1.756,56 atau bahkan kurang dari rp2.000 sehari—tidak cukup untuk biaya parkir motor. 
"kami berharap kenaikan minimal 3 persen," ujar evilia susanti, buruh di palembang.
evi, panggilan akrabnya, berharap agar para pengusaha memikirkan nasib buruh yang berjuang di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. 
“harapannya, presiden dan wakil presiden baru dapat mendengar aspirasi kami,” ujarnya.
baca juga:tips 5 cara hilangkan kutu dengan bahan alami 
baca juga:resep ayam betutu, lezat pas untuk sajian keluarga
di sisi lain, umk palembang 2024 yang naik 3,86 persen atau sebesar rp220.717 dari tahun sebelumnya, kini berada di angka rp3.677.591. 
"karena umk bergantung pada ump, jika kenaikan tidak sesuai, kami siap kembali turun ke jalan," tegas evi.
cecep wahyudin, anggota dewan pengupahan provinsi sumsel, menyebutkan bahwa ump tahun 2025 akan ditetapkan paling lambat 20 november 2024.
sedangkan umk akan ditetapkan paling lambat 30 november 2024. 
baca juga:tingkatkan daya saing, bri peduli gelar pelatihan dan sertifikasi halal umkm dari berbagai daerah
baca juga:kur bri, jadi 
berdasarkan perhitungan simulasi, kenaikan upah tahun 2025 diperkirakan minimal, terutama jika masih mengacu pada pp no. 51 tahun 2023 tentang pengupahan. 
para buruh menginginkan kenaikan minimal 8-10 persen sesuai kebutuhan hidup layak (khl) atau mengacu pada pp no. 78/2015.
cecep juga menyampaikan bahwa jika aturan lama tetap digunakan, upah minimum 2025 diperkirakan hanya naik rp2.000 per hari, yang hanya cukup untuk biaya toilet umum. 
cecep menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut tidak berpihak pada buruh, aksi turun ke jalan tak terhindarkan.
baca juga:keuntungan menjadi nasabah di musi rawas
baca juga:bri dan mitra dorong umkm naik kelas lewat smestatalk
abdullah anang, sekretaris f-spsi provinsi sumsel, berharap kebijakan pengupahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan hidup di masing-masing daerah. 
biaya hidup di palembang, misalnya, memang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di sumsel.
penjabat gubernur sumsel, elen setiadi, menyatakan bahwa penetapan ump 2025 masih menunggu data dari badan pusat statistik (bps) dan putusan dari mahkamah konstitusi terkait uu cipta kerja klaster ketenagakerjaan. 
elen menegaskan bahwa formula perhitungan upah minimum juga mempertimbangkan faktor ekonomi, inflasi, dan keseimbangan antara kepentingan pengusaha serta buruh.
baca juga:10 alasan mengapa terong hijau harus jadi bagian dari diet sehat anda
baca juga:langkah -langkah menanam buncis dalam pot atau polybag
di sumsel, isu pemutusan hubungan kerja (phk) yang marak di industri padat karya di beberapa daerah indonesia, belum berdampak signifikan. 
menurut kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi sumsel, deliar marzuki, hingga kini sumsel masih aman dari phk massal.
pemerintah kabupaten banyuasin sendiri baru akan membahas umk 2025 pada pertengahan november 2024, setelah hasil penetapan ump sumsel 2025 diumumkan. (*)