Tak Kunjung Bahas ABT, Banggar DPRD OKU Berdalih Selamatkan Defisit

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 08 Oct 2024 - 21:17

DPRD OKU berdalih penundaan pembahasan ABT tidak dapat dihindari mengingat defisit APBD yang semakin parah. -Foto: Eris / OKES-Eris

Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKU, Setiawan, menyatakan bahwa pembahasan APBD terhambat karena belum adanya pimpinan definitif DPRD OKU yang disepakati.

"Kami tidak bisa melaksanakan banyak kegiatan tanpa ada keputusan jelas terkait anggaran," tegas Setiawan.

Namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik lebih lanjut dari masyarakat. Beberapa warga mempertanyakan transparansi dalam pembahasan anggaran.

Sementara yang lain curiga bahwa ada sektor-sektor yang sengaja menaikkan anggarannya.

Masyarakat, termasuk media setempat, turut mempertanyakan tanggung jawab siapa dalam menyelesaikan pembahasan ABT ini.

Seorang warga Baturaja, Tomi, menegaskan bahwa transparansi harus dijaga agar dana yang dibelanjakan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:KPK OTT di Kalsel

"Kami hanya ingin tahu ke mana uang ini dialokasikan. Jangan sampai hanya dalih defisit daerah, lalu ada sektor yang dikorbankan," keluh Tomi. (*)

tak kunjung bahas abt, banggar dprd oku berdalih selamatkan defisit                            baturaja – pemerintah kabupaten ogan komering ulu (oku) bersama dprd oku kini menghadapi kebuntuan dalam pembahasan anggaran belanja tambahan (abt) tahun 2024.
hal tersebut menyusul adanya defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). 
situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak, yang menyoroti lambatnya proses dan dugaan ketidakjelasan dalam alokasi anggaran hingga hanya menemukan jalan buntu.
dprd oku mendapat sorotan tajam akibat mundurnya waktu pembahasan anggaran, yang hingga saat ini terancam tidak selesai tepat waktu. yang seharusnya sudah terlaksana pada 30 september 2024 silam.
baca juga:oknum satpam proyek pltu ditangkap diduga mencuri tembaga kabel
baca juga:dada punggung
deadlock (jalan buntu) dalam keputusan awal antara pihak eksekutif dan legislatif terkait apbd-p menjadi alasan utama terhentinya pembahasan, membuat banyak pihak khawatir akan dampaknya pada pelaksanaan program di berbagai sektor.
ketua dprd oku sementara, h. rudi hartono melalui anggota panitia kerja badan anggaran (panja bangar) dprd oku, densi hermanto, mengatakan bahwa penundaan ini tidak dapat dihindari mengingat defisit apbd yang semakin parah.
"kami harus berhati-hati dalam membagi anggaran, agar tidak memperburuk kondisi keuangan daerah, untuk mengurangi defisit yang semakin besar," kata densi dihadapan awak media dalam audensi, selasa, 8 oktober 2024.
densi menambahkan bahwa dprd oku akan tetap berusaha memastikan setiap langkah yang diambil dalam pembahasan abt memperhatikan urgensi setiap sektor. 
baca juga:penyebab dan cara mengatasi sakit gigi
baca juga:tips sederhana atasi masalah es batu lengket di freezer
namun, dprd sendiri menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal ini, karena keputusan akhir ada di tangan eksekutif.
"dpr tidak bisa mengambil keputusan dalam hal tersebut (abt), yang memutuskan adalah tanggung jawab pihak eksekutif, kami legislatif berhak membahas dan menyetujui apbd jika ada yang tidak terelealisasi, kemungkinan dimasukan dalam apbd perubahan," pungkasnya.
disisi lain, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) oku, setiawan, menyatakan bahwa pembahasan apbd terhambat karena belum adanya pimpinan definitif dprd oku yang disepakati. 
"kami tidak bisa melaksanakan banyak kegiatan tanpa ada keputusan jelas terkait anggaran," tegas setiawan.
baca juga:cetak 4 gol, jersey palmer terjual dengan harga rp653,8 juta
baca juga:optimis bisa curi poin lawan bahrain
namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik lebih lanjut dari masyarakat. beberapa warga mempertanyakan transparansi dalam pembahasan anggaran.
sementara yang lain curiga bahwa ada sektor-sektor yang sengaja menaikkan anggarannya.
masyarakat, termasuk media setempat, turut mempertanyakan tanggung jawab siapa dalam menyelesaikan pembahasan abt ini. 
seorang warga baturaja, tomi, menegaskan bahwa transparansi harus dijaga agar dana yang dibelanjakan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 
baca juga:kpk ott di kalsel
baca juga:kua tolak pernikahan dini, tapi...
"kami hanya ingin tahu ke mana uang ini dialokasikan. jangan sampai hanya dalih defisit daerah, lalu ada sektor yang dikorbankan," keluh tomi. (*)
baca juga:hadiri hut tni ke-79 ahy tampil gunakan baret linud kostrad 
baca juga:film “suami-suami masa kini 3 ” hadir dengan lebih segar dan lepas