Bawaslu OKU Ingatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 13 Aug 2024 - 21:12

Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi.-Foto: ERIS/OKES-Eris

"Kami tidak akan segan melaporkan ASN yang terlibat politik praktis ke Kemenpan RB melalui pemda setempat untuk diberikan tindakan tegas," tegas Yudi.

Untuk memastikan netralitas ASN, Bawaslu OKU juga melakukan pengawasan melekat melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Mereka bertugas memantau dan memastikan tidak ada aparat pemerintahan yang melanggar aturan tersebut selama proses Pilkada berlangsung.

Selain pengawasan, Bawaslu OKU juga meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Pemkab OKU.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap netralitas ASN.

"Kolaborasi dengan Inspektorat adalah langkah penting untuk memastikan ASN tetap netral," pungkas Yudi.(*)

bawaslu oku ingatkan asn tidak terlibat politik praktis                            baturaja - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten ogan komering ulu (oku), sumatera selatan, secara tegas mengingatkan aparatur sipil negara (asn) untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama pelaksanaan pilkada 2024. 
hal ini merupakan upaya menjaga netralitas asn dalam proses demokrasi yang akan datang.
ketua bawaslu oku, yudi risandi, menekankan bahwa politik praktis yang dimaksud adalah larangan bagi asn untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye atau mendukung calon kepala daerah mana pun.
"kami mengingatkan asn untuk tidak terlibat dalam mengkampanyekan atau mendukung calon kepala daerah mana pun," ujar yudi belum lama ini.
baca juga:hamil tua
baca juga:dukung pembangunan ikn ikuti sidang kabinet perdana di nusantara
meskipun saat ini belum ada temuan atau laporan resmi terkait keterlibatan asn dalam politik praktis, yudi menegaskan bahwa bawaslu akan terus mengawasi dan bertindak jika ada pelanggaran. 
"kami akan selalu memantau dan siap bertindak tegas jika ada laporan atau temuan di lapangan," tambahnya.
bawaslu oku menegaskan bahwa selama kegiatan kampanye, peserta pemilu dilarang melibatkan asn, tenaga kerja harian lepas (tkhl), kepala desa beserta aparaturnya, serta instansi vertikal lainnya. 
larangan ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas dan netralitas asn dalam menjalankan tugas pemerintahan.
baca juga:tim indonesia ikuti closing ceremony olimpiade paris 2024
baca juga:tersangka baru korupsi timah bertambah, total ada 23 orang
dalam menjalankan tugas pengawasan, bawaslu oku berpedoman pada aturan dan undang-undang yang berlaku. 
yudi menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tanpa pandang bulu jika ditemukan adanya pelanggaran. 
"kami tidak akan segan melaporkan asn yang terlibat politik praktis ke kemenpan rb melalui pemda setempat untuk diberikan tindakan tegas," tegas yudi.
untuk memastikan netralitas asn, bawaslu oku juga melakukan pengawasan melekat melalui panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas kelurahan/desa (pkd). 
baca juga:spbu di prabumulih digeruduk massa, protes motor mogok usai isi pertalite
baca juga:oknum guru smpn 18 palembang pukul pelajar sebanyak 10 kali 
mereka bertugas memantau dan memastikan tidak ada aparat pemerintahan yang melanggar aturan tersebut selama proses pilkada berlangsung.
selain pengawasan, bawaslu oku juga meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan inspektorat pemkab oku. 
langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap netralitas asn.
"kolaborasi dengan inspektorat adalah langkah penting untuk memastikan asn tetap netral," pungkas yudi.(*)
baca juga:puluhan siswa di angkut mobil dalmas
baca juga:debut olmo terancam tertunda akibat masalah keuangan barcelona