Warga Heboh Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP dan KK

Reporter: Hamdal |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 18 Jun 2024 - 22:09

Ilustrasi gas 3 kg. -Foto:Istimewa-Hamdal

warga heboh beli gas 3 kg wajib pakai ktp dan kk                            oku selatan - viral di media sosial, warga kecamatan beringin, kabupaten oku selatan mengeluhkan pembelian gas elpiji yang harus menggunakan kartu tanda penduduk (ktp) dan kartu keluarga (kk).
selain itu, harga pembelian gas elpiji bersubsidi tersebut juga terbilang tinggi, mencapai rp 20.000 per tabung.
informasi ini diunggah oleh akun facebook ferry sy pada senin, 17 juni 2024, di salah satu grup facebook, dan mendapat ratusan like serta beragam komentar dari netizen.
dalam unggahannya, di pulau beringin, antrean untuk membeli tabung gas dengan harga rp20.000 per tabung mengharuskan menunjukkan salinan kk atau ktp.
baca juga:bidan diminta lebih aktif hidupkan kembali posyandu lansia
baca juga:atlet olimpiade paris 2024 dipersiapkan
banyak warganet yang mempertanyakan alasan penggunaan ktp dan kk, mengingat itu merupakan data pribadi yang dapat disalahgunakan.
"kenapa harus menggunakan ktp dan kk? data pribadi seperti itu bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar salah satu warganet.
novi, seorang warganet lainnya, juga menambahkan bahwa dirinya juga mengalami hal yang sama, di mana harus menunjukkan ktp dan kk untuk membeli gas.
"kami juga kemarin membeli gas dengan harga rp. 16.000, namun harus memenuhi syarat tersebut," ungkapnya.
baca juga:dua ormas terlibat bentrok
baca juga:ojk temukan ratusan entitas keuangan ilegal
menanggapi hal ini, kabag ekonomi setda oku selatan, permuadi haikal ssos mm, membenarkan adanya wacana dari pemerintah pusat untuk pembelian gas elpiji dengan menggunakan ktp dan kk.
ketentuan ini akan diberlakukan berdasarkan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 37.k/mg.01/mem.m/2023, yang menetapkan bahwa pembelian lpg tabung 3 kg harus disertai dengan ktp.
selain itu, pertamina juga mengikuti undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
permuadi haikal menyampaikan bahwa pihak pangkalan sedang melakukan pendataan di tingkat agen dan pengecer.
baca juga:delapan warga sumsel jadi korban tppo
baca juga:tragis! duel maut, awalnya korban jadi tersangka
"namun saat ini belum ada surat resmi yang mengatur pemberlakuan ini. sehingga kemungkinan pengecer sedang melakukan pendataan pengguna, karena aturan ini tidak bisa diberlakukan begitu saja," pungkasnya. (*)
baca juga:kurir sabu 488 gram lintas kabupaten diringkus
baca juga:edukasi pelajar cara menanggulangi bencana