Akhirnya Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Dijebloskan ke Rutan KPK, Ini Kasusnya?

Reporter: Agus |

Editor: Goes Moner |

Rabu , 08 May 2024 - 21:27

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Dijebloskan ke Rutan KPK, Ini Modus Dugaan Kasusnya?--

Ahmad Mudhlor Ali ditahan selama 20 hari, mulai 7 Mei hingga 26 Mei 2024, di Rumah Tahanan KPK.

Ia dikenakan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi status tersangkanya, Ahmad Mudhlor Ali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Permohonan praperadilan ini terdaftar dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL pada 22 April.

Langkah ini diambil Gus Muhdlor untuk melawan penetapan tersangka oleh KPK.

Namun, KPK tetap melanjutkan penyelidikan kasus ini dan menahan Ahmad Mudhlor Ali untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

“Pemohon Ahmad Mudhlor Ali. Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi cq Pimpinan KPK,” tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

Masyarakat kini menantikan kelanjutan proses hukum ini, berharap agar keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang jabatan. (*)

akhirnya bupati sidoarjo ahmad mudhlor dijebloskan ke rutan kpk, ini kasusnya?                            jakarta - okuekspres.bacakoran.co-komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi menahan bupati sidoarjo, ahmad mudhlor ali, terkait kasus dugaan pemotongan insentif aparatur sipil negara (asn) di lingkungan badan pelayanan pajak daerah (bppd) pemkab sidoarjo. 
gus muhdlor, panggilan akrabnya, ditampilkan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dalam konferensi pers kpk dengan tangan diborgol.
wakil ketua kpk johanis tanak menjelaskan bahwa cukup bukti telah dikumpulkan untuk menetapkan ahmad mudhlor ali sebagai tersangka baru. 
baca juga:ketua kpk, firli bahuri diperiksa lagi
dalam perannya sebagai bupati sidoarjo, ahmad mudhlor memiliki kewenangan dalam penentuan penghargaan kinerja untuk pemungutan pajak dan retribusi.
itulah modusnya. dan keputusan yang ia tandatangani menjadi dasar pencairan dana insentif pajak daerah di lingkungan bppd selama empat triwulan tahun 2023.
ari suryono, kepala bppd, diduga memainkan peran dalam instruksi pemotongan dana insentif kepada siska wati, kasubag umum bppd.
baca juga:kpk geledah gedung setjen dpr ri, bawa 3 koper 
 ia memerintahkan wati untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai, dan memotongnya sebesar 10% hingga 30%. potongan ini diperuntukkan, sebagian besar, bagi keperluan ahmad mudhlor ali dan ari suryono sendiri.
 penyerahan dana secara tunai dikoordinir oleh bendahara dari tiga bidang pajak daerah dan sekretariat, dengan tujuan menjaga kerahasiaan.
menurut johanis tanak, ari suryono bekerja sama dengan orang kepercayaan bupati dalam mendistribusikan hasil pemotongan tersebut.
uang tunai diserahkan oleh siska wati langsung kepada sopir ahmad mudhlor ali, sebelum akhirnya melaporkan pengiriman kepada ari suryono. 
praktik ini menghasilkan sekitar rp 2,7 miliar dari pemotongan insentif asn di lingkungan pemkab sidoarjo sepanjang tahun 2023.
baca juga:kpk cekal 3 terduga korupsi ke luar negeri
ahmad mudhlor ali ditahan selama 20 hari, mulai 7 mei hingga 26 mei 2024, di rumah tahanan kpk.
ia dikenakan pasal 12 huruf f undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
menanggapi status tersangkanya, ahmad mudhlor ali mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel).
permohonan praperadilan ini terdaftar dengan nomor perkara 49/pid.pra/2024/pn jkt.sel pada 22 april.
 langkah ini diambil gus muhdlor untuk melawan penetapan tersangka oleh kpk.
namun, kpk tetap melanjutkan penyelidikan kasus ini dan menahan ahmad mudhlor ali untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.
baca juga:mantan bupati banjarnegara budhi sarwono yang terjerat kasus gratifikasi oleh kpk berpulang
 “pemohon ahmad mudhlor ali. termohon komisi pemberantasan korupsi cq pimpinan kpk,” tertulis dalam laman sistem informasi penelusuran perkara (sipp) pn jaksel.
masyarakat kini menantikan kelanjutan proses hukum ini, berharap agar keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang jabatan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 6 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan