Dana Bagi Hasil Dikembalikan ke Daerah Jika Pendapatan Negara Meningkat

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 07 Oct 2025 - 21:50

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) -Istimewa-

dana bagi hasil dikembalikan ke daerah jika pendapatan negara meningkat                            jakarta - oku ekspres.com - menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa memastikan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pemotongan dana bagi hasil (dbh) kepada daerah pada pertengahan triwulan kedua tahun 2026.
evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pembagian pendapatan pusat dan daerah, terutama jika penerimaan negara menunjukkan tren positif.
saya akan evaluasi menjelang pertengahan triwulan kedua 2026. kalau pendapatan negara meningkat, maka saya akan kembalikan lagi ke daerah, ujar purbaya di balai kota dki jakarta, selasa (7/10/2025).
kebijakan pemangkasan dbh oleh pemerintah pusat berdampak langsung terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dki jakarta 2026.
baca juga:pasar stabil pasca pergantian menkeu
baca juga:menkeu sri mulyani pangkas 16 pos belanja 
sebelum ada pemotongan, apbd dki dirancang sebesar rp95 triliun. namun setelah kebijakan tersebut diberlakukan, proyeksinya menyusut menjadi rp79 triliun.
menanggapi hal itu, gubernur dki jakarta pramono anung menyatakan akan melakukan efisiensi di sejumlah pos anggaran, sembari tetap menjaga keberlanjutan pembangunan di ibu kota.
pemprov dki jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil pemerintah pusat, terutama untuk penyesuaian dana bagi hasil, kata pramono.
dorong skema pendanaan kreatif lewat collaboration fund
agar program pembangunan tetap berjalan, pemprov dki menyiapkan skema creative financing melalui jakarta collaboration fund.
baca juga:kemenkeu satu
baca juga:aspri prabowo resmi dilantik jadi wamenkeu oleh jokowi
selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan penerbitan obligasi daerah serta pemanfaatan likuiditas rp200 triliun melalui bank himbara untuk mendukung pembiayaan bumd.
untuk keberlanjutan pembangunan di jakarta, kami dorong pendanaan kreatif yang bisa menggerakkan sektor swasta dan memperkuat bumd, ujar pramono.
pemprov dki memastikan kebijakan pemotongan dbh tidak akan mengganggu gaji aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai lainnya.
namun, pramono mengakui kebijakan ini akan berimbas pada penundaan atau pengurangan rekrutmen baru tenaga pjlp (penyedia jasa lainnya perseorangan) pada tahun depan.
baca juga:menkeu sri mulyani pangkas 16 pos belanja
baca juga:pasar stabil pasca pergantian menkeu
seperti kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. karena ada pengurangan ini, peluang rekrutmen tahun depan akan berkurang. tapi untuk tahun 2025, jumlahnya tetap, ujarnya.
evaluasi dbh dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga keseimbangan fiskal pusat-daerah. pemerintah pusat beralasan pemotongan dbh perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas apbn 2026, namun tetap membuka ruang fleksibilitas jika penerimaan meningkat.
langkah evaluatif ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga hubungan keuangan yang adil dan adaptif antara pusat dan daerah di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 11 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan