Saksi Sidang Dugaan Korupsi Peta Desa Lahat, Akhirnya Ngaku

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Senin , 06 Oct 2025 - 21:55

Kejari Lahat, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus, Senin (6/10). -Istimewa-

"Iya, betul Pak," jawab salah satu camat. "Nah kan begitu enak, untuk apa ditutup tutupi. Semua sudah jelas kok. Kalau memang salah akan kami kembalikan dan tanyakan ke Jaksa, kenapa bisa salah keterangan saksi dibawa ke persidangan, " cetus hakim bernada geram.

Seperti diketahi dalam dakwaan JPU sebelumnya, kasus ini bermula dari program pembuatan peta desa yang menggunakan dana APBD Kabupaten Lahat tahun 2023. Proyek tersebut rencananya akan dilaksanakan di 244 desa dengan menggandeng pihak swasta.

Yaitu, CV Citra Data Indonesia, yang dikaitkan dengan terdakwa Angga Muharram. Pemerintah daerah menggelontorkan dana sekitar Rp8,5 miliar, dengan alokasi Rp35 juta untuk tiap desa. Namun, fakta di lapangan jauh berbeda.

Sejumlah desa mengaku tidak pernah menerima hasil nyata dari proyek tersebut. Pembuatan peta desa hanya sebatas formalitas administrasi di atas kertas tanpa ada output yang benar-benar bisa dimanfaatkan.

Hasil audit kemudian menemukan adanya kerugian negara senilai Rp4,1 miliar lebih. Dari jumlah itu, terdakwa Darul Effendi selaku Kepala Dinas PMD Lahat diketahui turut menerima aliran dana Rp80 juta. Uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik Kejari Lahat.

JPU menjerat terdakwa Darul Effendi selaku Kepala Dinas PMD Lahat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18, atau Pasal 12 huruf (b) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara terdakwa Angga Muharram diduga memperkaya diri maupun perusahaan sebesar Rp2,1 miliar, dan hingga kini belum ada pengembalian. Pihak swasta ini didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Nsw)

saksi sidang dugaan korupsi peta desa lahat, akhirnya ngaku                            sumsel - oku ekspres.com - majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pembuatan peta desa di kabupaten lahat, dibuat kesal oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. sebab saksi-saksi mendadak amnesia, banyak lupanya dan mengaku tidak tahu.
padahal proyek pembuatan peta desa fiktif tahun anggaran 2023 itu, merugikan keuangan negara hingga rp4,1 miliar. ada enam camat yang dihadirkan sebagai saksi oleh jpu kejari lahat, dalam persidangan di pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, senin (6/10). 
mereka dihadirkan untuk terdakwa kepala dinas pmd kabupaten lahat,darul effendi, dan terdakwa angga muharram dari pt citra data indonesia. majelis hakim yang diketuai sangkot lumban tobing sh mh, mencecar para saksi sebagaimana keterangannya dalam bap.
dalam persidangan kemarin, saksi alvika irnan yang saat itu menjabat sebagai camat pajar bulan, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci soal mekanisme kegiatan sosialisasi pembuatan peta desa yang digelar di kantornya.
baca juga:eks kadis pmd lahat didakwa dugaan korupsi
baca juga:eks koni lahat diduga korupsri dana hibah tahun anggaran 2023
"saya hanya hadir pada awal acara, untuk memberikan sambutan pembukaan yang mulia, tapi untuk isi materi rincinya seperti apa, saya tidak tahu sama sekali," aku saksi alvika irnan. disebutnya, kegiatan sosialisasi tersebut karena ada surat dari bupati lahat. 
"saya cuma memberikan izin saja, supaya kegiatan tersebut bisa digelar di kantor kecamatan," sebut saksi alvika irnan. menurut yang dia ketahui, sosialisasi tersebut hanya membahas batas-batas desa di wilayahnya. 
"nah apakah ada rapat lanjutan ataupun tawaran dari pihak ketiga kepada para kepala desa terkait proyek pembuatan peta tersebut, saya tidak tau," tambah saksi alvika irnan. namun dalam keterangannya, dia pernah menerima sejumlah uang dari seseorang bernama wage. 
"saat itu saya dikasih rp5 juta, dan belakangan saya baru tau kalau orang itu perantara pihak ketiga dari cv citra data indonesia (cdi)," dalihnya. dikatakan saksi jika uang yang diberikan wage tersebut, sebagai tanda terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan sosialisasi peta desa. 
baca juga:manager pln up3 lahat lakukan kunjungan ke kejaksaan negeri oku timur
baca juga:14 kepala desa di lahat positif narkoba
"dia datang kekantor menyerahkan uang tersebut, katanya sebagai tanda terima kasih," ucap saksi alvika irnan. keterangan saksi tersebut, sama dengan keterangan yang diungkapkan oleh beberapa camat lainnya yang turut dihadirkan di persidangan kemarin.
masing-masing, a hadi wijaya, arpin, tarmidi, rudiansyah, dan pukatul hadi. "mengaku saja saksi, ini di bap sudah jelas. kenapa susah sekali, saya tanya sekali lagi benar yang ada di bap ini? tanya hakim anggota lainnya. 
"iya, betul pak," jawab salah satu camat. "nah kan begitu enak, untuk apa ditutup tutupi. semua sudah jelas kok. kalau memang salah akan kami kembalikan dan tanyakan ke jaksa, kenapa bisa salah keterangan saksi dibawa ke persidangan, " cetus hakim bernada geram. 
seperti diketahi dalam dakwaan jpu sebelumnya, kasus ini bermula dari program pembuatan peta desa yang menggunakan dana apbd kabupaten lahat tahun 2023. proyek tersebut rencananya akan dilaksanakan di 244 desa dengan menggandeng pihak swasta.
baca juga:punya banyak cabang, agenbrilink milik pemuda asal lahat ini buka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar
baca juga:bupati lahat: laporkan jika ada aph memeras atau minta setoran
yaitu, cv citra data indonesia, yang dikaitkan dengan terdakwa angga muharram. pemerintah daerah menggelontorkan dana sekitar rp8,5 miliar, dengan alokasi rp35 juta untuk tiap desa. namun, fakta di lapangan jauh berbeda.
sejumlah desa mengaku tidak pernah menerima hasil nyata dari proyek tersebut. pembuatan peta desa hanya sebatas formalitas administrasi di atas kertas tanpa ada output yang benar-benar bisa dimanfaatkan.
hasil audit kemudian menemukan adanya kerugian negara senilai rp4,1 miliar lebih. dari jumlah itu, terdakwa darul effendi selaku kepala dinas pmd lahat diketahui turut menerima aliran dana rp80 juta. uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik kejari lahat.
jpu menjerat terdakwa darul effendi selaku kepala dinas pmd lahat dengan pasal berlapis. yakni pasal 2 ayat (1), pasal 3 juncto pasal 18, atau pasal 12 huruf (b) uu pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:camat dan 20 kades di lahatbdiamankan kejari
baca juga:seluruh kepala opd di lahat jalani tes urine 
sementara terdakwa angga muharram diduga memperkaya diri maupun perusahaan sebesar rp2,1 miliar, dan hingga kini belum ada pengembalian. pihak swasta ini didakwa dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. (nsw)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 9 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan