Abdi Irawan Bantah Inisiatif, Sebut Ada Perintah Atasan

OKU ESKPRES.COM - Sidang kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan memasuki tahap baru. 

Mantan Kepala Dispora, Abdi Irawan, melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

Dikutip dari sumeks.co, kuasa hukum terdakwa, Rizal Syamsul SH MH, menegaskan bahwa eksepsi tersebut akan dibacakan dalam sidang Senin (29/9/2025). 

Menurutnya, dakwaan JPU tidak memberikan gambaran menyeluruh terkait dugaan korupsi yang menjerat kliennya.

BACA JUGA:Diduga Korupsi, Kepala Dinas dan Kabid Dispora OKU Selatan Ditahan Kejaksaan

BACA JUGA:Kejari OKU Selatan Tetapkan Kabid Dispora Sebagai Tersangka

Rizal mengungkapkan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemotongan anggaran di Dispora bukanlah inisiatif Abdi Irawan. 

Ia menyebut kebijakan pemotongan sebesar 30 persen merupakan instruksi dari atasan.

“Praktik itu bermula sejak rapat koordinasi pada tahun 2023. Saat itu Kepala BPKAD, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah OKU Selatan, menyampaikan pesan dari Bupati agar setiap OPD menyisihkan 30 persen dari pagu anggaran,” jelas Rizal, Minggu (28/9/2025).

Ia menilai adanya indikasi keterlibatan pejabat lain di lingkup Pemkab OKU Selatan. Namun, nama-nama yang diduga memberi instruksi tersebut tidak dimunculkan dalam surat dakwaan JPU.

BACA JUGA:Dispora OKU Beri Bantuan Kepada 35 Orang Wirausaha Pemula

BACA JUGA:Tegaskan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di Dispora OKU Selatan Berlanjut

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Abdi Irawan melakukan penyalahgunaan anggaran dengan menarik sebagian dana dari sejumlah kegiatan di Dispora. 

Dana tersebut, menurut JPU, tidak dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga berdampak pada tersendatnya berbagai program kepemudaan dan olahraga di daerah tersebut.