Menteri dan Wamen BUMN Tak Bisa Lagi Rangkap Jabatan!

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Sabtu , 27 Sep 2025 - 22:44

Komisi VI DPR memastikan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan resmi bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.-Istimewa-

JAKARTA- OKU EKSPRES.COM - Komisi VI DPR memastikan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan resmi bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Perubahan besar ini juga menegaskan adanya larangan bagi Menteri maupun Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan pelat merah.

Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII-2025.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa pembahasan revisi UU BUMN berlangsung sejak 23—26 September 2025.

Prosesnya meliputi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga sinkronisasi bersama tim perumus.

Secara substansi, ada 84 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU BUMN ini. Salah satu yang paling utama adalah pengaturan pembentukan BP BUMN sebagai lembaga baru pengelola urusan BUMN, kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR, dikutip pada Sabtu 27 September 2025.

Beberapa poin krusial yang diatur dalam revisi UU BUMN antara lain:

Pembentukan Badan Pengaturan (BP) BUMN sebagai pengganti Kementerian BUMN.

Kewenangan baru BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.

menteri dan wamen bumn tak bisa lagi rangkap jabatan!                            jakarta- oku ekspres.com - komisi vi dpr memastikan bahwa kementerian badan usaha milik negara (bumn) akan resmi bertransformasi menjadi badan pengaturan (bp) bumn.
hal ini tertuang dalam rancangan undang-undang (ruu) tentang perubahan keempat atas uu nomor 19 tahun 2003 tentang bumn.
perubahan besar ini juga menegaskan adanya larangan bagi menteri maupun wakil menteri merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di perusahaan pelat merah. 
aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi nomor 128/puu-xxiii-2025.
baca juga:dari dapur rumah ke etalase bandara, ini kisah sukses umkm bersama rumah bumn binaan bri
baca juga:rumah bumn binaan bri ubah nasib, berikut kisah inspiratif umkm yang go digital dan raih omset menggiurkan
ketua panitia kerja (panja) ruu bumn, andre rosiade, mengungkapkan bahwa pembahasan revisi uu bumn berlangsung sejak 23—26 september 2025. 
prosesnya meliputi rapat dengar pendapat umum (rdpu), pembahasan daftar inventarisasi masalah (dim), hingga sinkronisasi bersama tim perumus.
secara substansi, ada 84 pasal yang mengalami perubahan dalam ruu bumn ini. salah satu yang paling utama adalah pengaturan pembentukan bp bumn sebagai lembaga baru pengelola urusan bumn, kata andre dalam rapat kerja komisi vi dpr, dikutip pada sabtu 27 september 2025.
beberapa poin krusial yang diatur dalam revisi uu bumn antara lain:
baca juga:berawal dari proyek mahasiswa, kumora cookies melejit jadi umkm sukses berkat rumah bumn bri jakarta
baca juga:omzet melejit, kisah sukses umkm kuliner kurma yang tumbuh bersama rumah bumn bri jakarta
 pembentukan badan pengaturan (bp) bumn sebagai pengganti kementerian bumn.
 kewenangan baru bp bumn dalam mengoptimalkan peran bumn.
 dividen saham seri a dwi warna bumn dikelola bp bumn dengan persetujuan presiden.
 larangan rangkap jabatan menteri & wakil menteri di bumn.
 penghapusan aturan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan penyelenggara negara.
 kesetaraan gender untuk jabatan direksi, komisaris, hingga manajerial.
 pengaturan pajak atas transaksi holding operasional maupun investasi.
baca juga:jembatan sumsel-babel hingga bumn dibahas
baca juga:atr/bpn—bumn perkuat sinergi, bahas 4 isu krusial aset negara
 pengecualian bumn tertentu sebagai alat fiskal.
 kewenangan bpk dalam memeriksa keuangan bumn.
 mekanisme peralihan dari kementerian bumn ke bp bumn.
 batas waktu rangkap jabatan menteri/wamen sesuai putusan mk.
andre berharap revisi uu bumn ini dapat segera disetujui dalam pembicaraan tingkat i, lalu dilanjutkan ke pengambilan keputusan pada sidang paripurna.
larangan rangkap jabatan berlaku bertahap
menteri hukum dan ham, supratman andi agtas, menjelaskan bahwa aturan larangan rangkap jabatan hanya berlaku untuk menteri dan wakil menteri, bukan untuk pejabat eselon i di kementerian/lembaga.