6 Lembaga HAM Bentuk Tim Independen LNHAM

6 lembaga ham bentuk tim independen lnham jakarta -oku ekspres.com- enam lembaga hak asasi manusia (ham) resmi membentuk tim independen lnham untuk pencari fakta terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada agustus hingga september 2025. enam lembaga tersebut adalah lpsk, komnas ham, komnas perempuan, kpai, ombudsman, dan komisi nasional disabilitas (knd).  wakil ketua lpsk, sri suparyati mengatakan kehadiran tim ini ditegaskan sebagai langkah penting untuk memastikan suara para korban tidak terabaikan. "tim ini tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama. kami menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh," katanya kepada awak media, sabtu 13 agustus 2025. baca juga:amankan belasan pendemo ricuh, polres oku temukan bom molotov dari tas pelajar baca juga:prabowo jenguk korban demo ricuh di dpr sri menjelaskan, tim dibentuk berdasarkan mandat undang-undang dari masing-masing lembaga.  kerja tim akan dilakukan secara objektif, imparsial, dan partisipatif, dengan tujuan mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. lebih jauh, ruang lingkup kerja tim tidak sebatas mencatat jumlah korban jiwa atau luka-luka.  tim juga akan menilai trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi, hingga kerusakan fasilitas umum akibat kerusuhan. "ruang lingkup kerja tim independen ini mencakup pemantauan unjuk rasa dan kerusuhan, menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum," ucapnya. baca juga:lpsk: vonis bebas mantan bupati langkat ciderai keadilan baca juga:amankan belasan pendemo ricuh, polres oku temukan bom molotov dari tas pelajar sri menegaskan, pembentukan tim merupakan upaya agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.  hasil analisis akan dituangkan dalam rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah, sehingga aspek penegakan hukum berjalan beriringan dengan pemulihan korban. "temuan yang muncul nanti harus direkomendasikan kepada pemerintah. pemerintah tidak hanya dituntut dari sisi hukum, tetapi juga harus memikirkan dampak nyata terhadap korban dan keluarganya.  "dengan begitu, penanganan peristiwa menjadi satu paket yang menyeluruh dan komprehensif," paparnya.

Tag

• # 6 lembaga ham
• # jakarta
• # nasional

Share

• 
• 
• 
• 
•