Hiburan Malam di OKU Ditutup Sementara, Asosiasi dan Pengusaha Meradang!

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 26 Aug 2025 - 21:04

Anggota SatpolPP Kabupaten OKU melakukan penutupan sementara di sejumlah tempat hiburan malam. -Eris/OKES-

hiburan malam di oku ditutup sementara, asosiasi dan pengusaha meradang!                            baturaja, oku ekspres.com - usaha hiburan malam di kabupaten ogan komering ulu (oku) kembali menjadi sorotan. 
pemerintah daerah secara resmi mengeluarkan surat edaran bupati nomor 300.1/852/xx/2025 tentang penutupan sementara tempat hiburan malam (thm) yang belum memenuhi aturan, izin dan pajak.
langkah penutupan ini dipimpin langsung oleh kepala satuan polisi pamong praja (satpol pp) oku, firmansyah. 
ia menegaskan, penutupan bukan berarti seluruh thm tidak memiliki izin, melainkan karena ada beberapa ketentuan yang perlu diperjelas dan dilengkapi, khususnya terkait legalitas usaha serta kewajiban pajak.
baca juga:gnpf oku kritik maraknya hiburan malam di baturaja, sebut citra religius tercoreng
baca juga:oku selatan deklarasi batasi hiburan malam, satgas tni-polri siap tegakkan aturan
“untuk izin perlu diperjelas fungsinya untuk apa. kami bersama opd terkait berupaya adil, melihat dari dua sisi, desakan masyarakat yang menolak hiburan malam dan hak pengusaha yang berkomitmen taat aturan,” ujar firmansyah.
sementara itu, anggota dprd oku komisi i, awal fajri, menegaskan bahwa lembaga legislatif terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan bupati ditegakkan dengan konsisten. 
“surat keputusan penutupan harus ditegakkan secara adil bagi usaha yang tidak patuh aturan,” tegasnya.
namun begitu, penutupan ini juga menuai tanggapan dari asosiasi hotel, karaoke, dan café baturaja (ahkrab). 
baca juga:tak beri pad, empat tempat hiburan malam di oku didesak tutup
baca juga:razia tempat hiburan malam sita puluhan miras diduga ilegal baturaja – guna mengantisipasi dugaan praktik pro
sekretaris ahkrab, heri toyib, menyatakan bahwa kebijakan penutupan seharusnya tidak menyasar usaha yang telah mengantongi izin resmi, termasuk izin minuman beralkohol.
“kami menghormati instruksi bupati. tapi jika usaha berizin lengkap ikut ditutup, dampaknya sangat merugikan. padahal, pengusaha hiburan sudah menyetujui kenaikan pajak hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen,” jelas heri.
untuk diketahui, sebelumnya diberitakan organisasi keagamaan gerakan nasional pengawal fatwah (gnpf) meminta agar pemerintah daerah tegas dan tidak memberi ruang bagi usaha hiburan malam yang dianggap berbau maksiat.
menurut mereka, pertumbuhan usaha hiburan malam yang terus menjamur seakan menjadikan baturaja sebagai “lahan subur” bagi aktivitas maksiat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 27 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan