Proses Pemakzulan Bupati Pati Mulai Berjalan

NASIONAL - OKU EKSPRES COM- Bupati Pati, Sudewo, kini tengah menghadapi tekanan besar setelah warga setempat menggelar aksi demonstrasi mendesaknya untuk mundur dari jabatannya. Diketahui, proses pemakzulan pun sedang berjalan di DPRD Pati. 

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai bahwa tuntutan warga untuk Bupati Pati mundur dari jabatan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. 

Meski demikian, ia menekankan pentingnya proses demokrasi yang harus dijalankan dengan baik.

"Tuntutan untuk mundur adalah sesuatu yang wajar bagi masyarakat, namun harus melewati sebuah proses demokrasi," ungkap Dede Yusuf di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis 14 Agustus 2025.

BACA JUGA:Mahasiswa Ancam Lakukan Demo Lanjutan Tuntut Kinerja 100 Hari

BACA JUGA:WNI Diminta Hindari Lokasi Demo Imigran di Los Angeles

Dede Yusuf menjelaskan bahwa seorang kepala daerah dapat diberhentikan jika terbukti melanggar hak-hak konstitusional atau terlibat dalam kasus korupsi. 

"Yang jelas seorang kepala daerah bisa diturunkan jika melanggar hak-hak konstitusionalnya atau terdampak korupsi dan lain-lain. Jadi, diikuti saja apa yang sudah dilakukan saat ini melalui DPRD," ucapnya.

Ia juga menyarankan agar Kemendagri memberikan edaran kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk tidak terburu-buru menaikkan pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saya meminta kepada Kemendagri untuk melakukan surat edaran, perintah kepada daerah-daerah lain untuk tidak mengambil shortcut atau jalan pintas menaikkan pajak begitu saja hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Demonstrasi Robot Humanoid Unitree H1 di Tiongkok Gegerkan Penonton, Gangguan Teknis Sebabkan Gerakan Liar

BACA JUGA:Jefri Nichol Ngaku Kapok Ikut Demo

Dede Yusuf juga menekankan bahwa terdapat banyak cara lain untuk meningkatkan PAD yang lebih efisien dan tidak membebani rakyat. 

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengefektifkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mengembangkan kolaborasi dan inovasi.