Pihak kepolisian tidak hanya menghentikan penanganan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat ek

Reporter: Gus Munir |

Editor: Eris Munandar |

Sabtu , 09 Aug 2025 - 20:43

Pihak kepolisian tidak hanya menghentikan penanganan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat eks Direktur Jawa Pos Nany Widjaja. Tapi terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.-Istimewa-

Berdasarkan Akta Jual Beli No 10 tanggal 12 November 1998, Nany membeli 72 lembar saham pertama seharga Rp648 juta dari Andjar Any dan Ned Sakdani.

Saat itu, PT Dharma Nyata Press memang meminjam dana dari PT Jawa Pos sebesar nilai saham tersebut, tetapi utang lunas dalam enam bulan--dari November 1998 hingga April 1999.

Billy menambahkan, pada 2008, Nany diminta menandatangani surat pernyataan sepihak yang menyebut seluruh saham PT Dharma Nyata Press menjadi milik PT Jawa Pos demi kepentingan go public.

Namun, karena rencana itu batal, pernyataan tersebut otomatis tidak berlaku. Surat itu kemudian diaktakan oleh Notaris Edhi Sutanto dan dijadikan bukti dalam laporan polisi terhadap Nany, yang diminta menyerahkan sahamnya kepada PT Jawa Pos.

Billy menegaskan, Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham hanya bisa diterbitkan atas nama pemiliknya.

Akta nominee yang menyebut saham atas tunjuk dilarang dan batal demi hukum, sehingga tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan. (air)

pihak kepolisian tidak hanya menghentikan penanganan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat ek                            jakarta- oku ekspres com- keputusan itu tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan penanganan dumas (sp3d) dengan nomor b/15900/vii/res/7.5/2025/bareskrim.
dalam surat itu disebutkan bahwa polisi menghentikan perkara nomor: lp/b/546/ix/2024/polda jawa timur setelah melakukan gelar perkara khusus. 
gelar perkara khusus tersebut juga merekomendasikan kepada penyidik agar merujuk pada perma nomor 1 tahun 1956 tentang prejudicieel geschil terkait masih adanya gugatan perdata terhadap objek perkara.
gelar perkara khusus tersebut juga merekomendasikan kepada penyidik agar merujuk pada perma nomor 1 tahun 1956 tentang prejudicieel geschil terkait masih adanya gugatan perdata terhadap objek perkara.
kuasa hukum dahlan iskan, johanes dipa, juga mengonfirmasi penghentian proses penyidikan. ia mengaku baru mendapatkan kabar tersebut dari mabes polri.
baca juga:kuasa hukum dahlan iskan angkat bicara atas isu status kliennya: polda tidak membenarkan adanya penetapan ters
baca juga:dahlan iskan harap disway group bisa jadi “agama baru”, menpora minta dukung program olahraga dan kepemudaan
ya benar, baru saja (menerima pemberitahuan) dari mabes (polri)," kata johanes, sabtu (9/8).
sebelumnya, kuasa hukum nany widjaja, yakni billy handiwiyanto juga menyampaikan hal sama. dia menyambut baik langkah mabes polri.
namun, ia menilai keputusan seharusnya bukan hanya penghentian sementara, melainkan penghentian permanen penyidikan.
dengan keputusan ini, penetapan tersangka terhadap nany widjaja otomatis gugur, tegas billy, yang juga putra dari pengacara senior george handiwiyanto. 
billy menjelaskan, nany widjaja adalah pemilik sah 264 lembar saham pt dharma nyata press sejak 1998 hingga kini. ia menyebut perkara tersebut sudah kadaluwarsa secara pidana.
baca juga:kuasa hukum dahlan iskan angkat bicara atas isu status kliennya: polda tidak membenarkan adanya penetapan ters
baca juga:dahlan iskan harap disway group bisa jadi “agama baru”, menpora minta dukung program olahraga dan kepemudaan
berdasarkan akta jual beli no 10 tanggal 12 november 1998, nany membeli 72 lembar saham pertama seharga rp648 juta dari andjar any dan ned sakdani.
saat itu, pt dharma nyata press memang meminjam dana dari pt jawa pos sebesar nilai saham tersebut, tetapi utang lunas dalam enam bulan--dari november 1998 hingga april 1999.
billy menambahkan, pada 2008, nany diminta menandatangani surat pernyataan sepihak yang menyebut seluruh saham pt dharma nyata press menjadi milik pt jawa pos demi kepentingan go public.
namun, karena rencana itu batal, pernyataan tersebut otomatis tidak berlaku. surat itu kemudian diaktakan oleh notaris edhi sutanto dan dijadikan bukti dalam laporan polisi terhadap nany, yang diminta menyerahkan sahamnya kepada pt jawa pos.
billy menegaskan, pasal 48 ayat (1) uu no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa saham hanya bisa diterbitkan atas nama pemiliknya.
baca juga:kuasa hukum dahlan iskan angkat bicara atas isu status kliennya: polda tidak membenarkan adanya penetapan ters
baca juga:dahlan iskan harap disway group bisa jadi “agama baru”, menpora minta dukung program olahraga dan kepemudaan
akta nominee yang menyebut saham atas tunjuk dilarang dan batal demi hukum, sehingga tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan. (air)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 10 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan