Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Komunikasi Publik BPN Harus Adaptif

Jakarta , OKU EKSPRES.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat fungsi komunikasi publik sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

 Dalam Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Kementerian ATR/BPN Triwulan II Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis menekankan pentingnya kepekaan terhadap isu sosial serta kecepatan dalam merespons dinamika di lapangan.

Ini harus ada semacam sense of crisis yang tinggi di antara teman-teman, tidak saja mampu menjalankan program dengan baik, menaati SOP, tetapi juga harus peka terhadap sentimen masyarakat dan media, ujarnya, Kamis (17/07/2025).

Ia menegaskan bahwa satuan kerja (Satker) di daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kredibilitas kementerian dengan memberikan informasi yang berimbang dan akurat. Harison mencontohkan kasus Mbah Tupon di Yogyakarta yang mendapat sorotan nasional. Isu tersebut, menurutnya, dapat mencoreng citra kementerian jika tidak ditanggapi secara tepat dan terbuka.

BACA JUGA:Sekjen Kementerian ATR/BPN Minta Jajaran Percepat Penyelesaian Program Direncanakan

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Paparkan Lima Strategi Menuju Predikat SAKIP A

Terima kasih kepada Pak Dony (Kepala Kanwil BPN DIY) yang bersedia menjelaskan langsung kepada media seperti CNN dan Kompas, sehingga persoalan tidak melebar dan bisa diklarifikasi secara proporsional, tambahnya.

Harison juga menguraikan bahwa saat ini kementerian tengah memantau efektivitas strategi komunikasi Satker melalui indikator indeks pelaksanaan komunikasi yang mencakup Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.

Strategi ini, lanjutnya, bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi program kementerian, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan terlibat secara aktif.

Ini tentang bagaimana kita meningkatkan engagement, bukan hanya pada pemberitaan, tapi pada pemahaman masyarakat terhadap seluruh program ATR/BPN di tingkat daerah, tegasnya.

BACA JUGA:ATR/BPN Tegas Bantah Isu Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara Mulai 2026

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Ingatkan Kepala Daerah Jangan Sembarangan Alihfungsikan Lahan

Hadir dalam pertemuan daring tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi dari seluruh Indonesia, serta jajaran strategis lainnya.