Polres OKU Awasi Peredaran Beras Tak Sesuai Standar

BATURAJA, OKU EKSPRES.COM – Guna menjaga kualitas pangan yang beredar di tengah masyarakat, jajaran Polsek Baturaja Timur Polres OKU melaksanakan kegiatan monitoring dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

Terkait beredarnya dugaan beras oplosan dan pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Kecamatan Baturaja Timur, Sabtu (19/07/2025).

Langkah ini menyusul adanya isu yang mencuat mengenai beras yang diduga tidak memenuhi standar mutu serta dijual dengan harga dan timbangan yang mencurigakan.

Tim dari Polsek Baturaja Timur mendatangi sejumlah pelaku usaha di wilayah Desa Air Poah dan Desa Tanjung Baru, yang diketahui menjual beras premium seharga Rp15.000/kg menggunakan timbangan dacing 10 kg.

BACA JUGA:Bulog Salurkan 1.640 Ton Beras untuk OKU Raya

BACA JUGA:Stok Beras OKU Raya Aman hingga Akhir 2025

Namun, hasil pantauan di Pasar Baru dan Pasar Atas menunjukkan harga beras masih dalam kisaran normal: beras medium dijual Rp10.000–Rp13.500/kg dan beras premium antara Rp13.000–Rp15.000/kg.

Kapolsek Baturaja Timur AKP Azwan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya indikasi kelangkaan atau pelanggaran serius.

“Pedagang beras di Kecamatan Baturaja Timur sebagian besar mendapatkan pasokan dari tengkulak Belitang, OKU Timur, yang diketahui menerima langsung dari penggilingan padi. Sementara masyarakat di sini mayoritas membeli beras di pasar tradisional yang tidak bermerek,” Azwan.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun sejauh ini belum ada temuan signifikan, Polsek tetap memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak mengoplos beras ataupun bermain dengan berat timbangan.

BACA JUGA:4 Cara Gunakan Air Beras untuk Wajah Glowing Bebas Flek Hitam

BACA JUGA:RI Miliki Cadangan Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo melalui Kasi Humas AKP Ibnu Holdon, menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan seluruh Bhabinkamtibmas di jajaran Polres OKU untuk memantau secara aktif suara masyarakat di wilayah masing-masing.

“Pemantauan ini penting agar informasi awal terkait adanya beras tak layak edar bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujarnya.