Komisi II DPR RI Rapat Evaluasi Bersama BPN Seluruh Indonesia

JAKARTA — Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/5), sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, rapat ini dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, secara tegas akan mendukung dan memantau capaian kinerja Kanwil BPN yang masih berada di bawah angka 25 persen, meski demikian, sambung Ketua Komisi II, serapan anggaran dinilai cukup baik.

Kami ingin mengetahui kendala utama mengapa kinerja masih rendah, padahal dari sisi anggaran cukup optimal. Ini penting agar di triwulan berikutnya tidak terjadi stagnasi, ujar Rifqi.

BACA JUGA:UMKM Perempuan Naik Kelas, PLN Torehkan Prestasi TJSL

BACA JUGA:Pemkab Dorong Modernisasi Tanaman Kopi

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain Reforma Agraria, legalisasi aset, konsolidasi kebijakan tata ruang nasional, penyelesaian sengketa pertanahan, serta dorongan terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan.

Khusus untuk tata kelola keuangan, Komisi II memberi catatan serius. Rifqi menyampaikan bahwa komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang selama ini diraih, bisa terancam bila tidak segera dibenahi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya komunikasi informal antara pusat dan daerah. Ia meminta seluruh Kanwil BPN Provinsi segera menindaklanjuti hasil rapat maksimal dalam waktu tiga hari.

Apa yang didalami dari pagi ini agar segera disampaikan pada hari Kamis. Kita perlu bergerak cepat menyampaikan data awal agar penyelesaian konflik tidak berlarut, ujarnya.

BACA JUGA:Parkir Tanpa Karcis Gratis!

BACA JUGA:Tidak Nyaman, Nakes Tuntut Kepala Puskesmas di Pali Dicopot

Dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik agraria juga datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, yang menggarisbawahi pentingnya keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

Pesan Presiden jelas, negara harus hadir dan berpihak pada rakyat. Kita tidak ingin lagi ada ruang gelap dalam penanganan konflik pertanahan, tegasnya.