Minta Dukungan Penolakan Penundaan Pelantikan PPPK ke DPRD OKU

Reporter: Gus Munir |

Editor: Dedi Okes |

Selasa , 11 Mar 2025 - 21:40

Puluhan Calon PPPK Formasi 2024 OKU menghadap ke DPRD OKU untuk meminta dukungan dan support penolakan penundaan pelantikan.-Foto: Gus Munir/OKES-Gus munir

BATURAJA - Setelah menghadap Bupati OKU, puluhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 yang lulus seleksi kini mendatangi Komisi I DPRD OKU, Selasa, 11 Maret 2025.

Koordinator PPPK Formasi 2024, Josi Robet, menyampaikan kedatangan mereka ke DPRD OKU lanjutan dari pihaknya menghadap Bupati OKU.

Yakni meminta dukungan dan support menolak penundaan pelantikan PPPK

tahap I formasi 2024 hingga Maret 2026 yang diputuskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

BACA JUGA:Wanita Danantara

Menurut Robert, kebijakan ini sangat berdampak pada calon PPPK, khususnya mereka yang telah lama bekerja sebagai tenaga honorer.

"Kami berharap Pemkab OKU dan DPRD OKU membantu menyuarakan penolakan penundaan pelantikan PPPK formasi 2024. Selain itu, kami meminta Bupati mengirimkan surat resmi kepada MenPAN-RB serta mendorong DPRD OKU untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI," ujar Robert.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PPPK juga mendesak agar pelantikan tahap I formasi 2024 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Salahsatu perwakilan PPPK lainnya, Maharani juga meminta solusi terhadap beberapa orang yang sudah dirumahkan oleh instansi sebelumnya tempat bekerja setelah dinyatakan lulus dari PPPK.

“Kami berharap pelantikan sesuai jadwal awal. Tapi, jika dilakukan penundaan bagaimana nasib kami ini yang harus nunggu hingga tahun depan. Sementara, kami sudah di rumahkan sejak Januari 2025 karena mengambil formasi di luar rumah sakit. Kami ada 8 orang dari rumah sakit yang ambil formasi di luar yakni di Puskesmas,” jelasnya.

Menanggapai hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU, Mirdarili, menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima pemberitahuan terkait perubahan jadwal pelantikan pada 8 Maret 2025.

minta dukungan penolakan penundaan pelantikan pppk ke dprd oku                            baturaja - setelah menghadap bupati oku, puluhan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) formasi 2024 yang lulus seleksi kini mendatangi komisi i dprd oku, selasa, 11 maret 2025.
koordinator pppk formasi 2024, josi robet, menyampaikan kedatangan mereka ke dprd oku lanjutan dari pihaknya menghadap bupati oku.
yakni meminta dukungan dan support menolak penundaan pelantikan pppk
tahap i formasi 2024 hingga maret 2026 yang diputuskan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb).
baca juga:target nilai sakip kabupaten oku masuk 3 besar di sumsel
baca juga:wanita danantara
menurut robert, kebijakan ini sangat berdampak pada calon pppk, khususnya mereka yang telah lama bekerja sebagai tenaga honorer.
"kami berharap pemkab oku dan dprd oku membantu menyuarakan penolakan penundaan pelantikan pppk formasi 2024. selain itu, kami meminta bupati mengirimkan surat resmi kepada menpan-rb serta mendorong dprd oku untuk menyampaikan aspirasi ini ke dpr ri," ujar robert.
dalam pertemuan tersebut, perwakilan pppk juga mendesak agar pelantikan tahap i formasi 2024 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
salahsatu perwakilan pppk lainnya, maharani juga meminta solusi terhadap beberapa orang yang sudah dirumahkan oleh instansi sebelumnya tempat bekerja setelah dinyatakan lulus dari pppk. 
baca juga:ariq muflih pohan wakili indonesia di olimpiade biologi internasional 2025
baca juga:13 tahanan dan petugas rutan baturaja dites urine
“kami berharap pelantikan sesuai jadwal awal. tapi, jika dilakukan penundaan bagaimana nasib kami ini yang harus nunggu hingga tahun depan. sementara, kami sudah di rumahkan sejak januari 2025 karena mengambil formasi di luar rumah sakit. kami ada 8 orang dari rumah sakit yang ambil formasi di luar yakni di puskesmas,” jelasnya.
menanggapai hal tersebut, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) oku, mirdarili, menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima pemberitahuan terkait perubahan jadwal pelantikan pada 8 maret 2025.
berdasarkan surat tersebut, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) akan dilakukan serentak pada 1 oktober 2025, sedangkan pppk dijadwalkan dilantik bersama pada 1 maret 2026.
meski demikian, lanjut mirdaili pihaknya telah melayangkan surat ke menpan-rb yang intinya, pemkab oku tidak pernah mengajukan penundaan pelantikan.
baca juga:dprd oku ultimatum pt sbi: selesaikan atau tutup!
baca juga:cegah tindak kriminalitas, lakukan patroli di sejumlah atm
kemudian, pemkab oku juga sudah menyiapkan anggaran gaji cpns atau pppk serta telah menyiapkan kelengkapan administrasi.
“kami dari bupati oku sudah bersurat. karena keputusan dari pusat kami tidak tahu dan masih nunggu,” ungkap mirdaili. 
mirdaili mengungkapkan pelantikan pppk sesuai jadwal dilakukan pada mei atau juni 2025. “tapi, kita belum tahu kedepan, masih nunggu keputusan pusat,” imbuhnya.
menaggapi yang dirumahkan lantaran lulus pppk, mirdaili menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke opd-opd, bagi mereka yang dalam proses kelulusan pppk agar tetap dianggarkan. 
baca juga:imbau hindari balap liar
baca juga:bahas retribusi serta pengembangan sektor pariwisata
“ini ada surat resminya. tadi ada 8 orang dari rumah sakit. mungkin itu karena pihak rumah sakit berfikir pelantikan akan dilakukan sebulan atau dua bulan tidak ada penundaan seperti ini, maka kontrak tidak di perpanjang. apalagi kontrak ini pertahun, jadi mereka di rumahkan setelah lulus,” ungkap mirdaili.
untuk itu, mirdaili menyarankan kepada pegawai yang telah di rumahkan agar menghadap ke direktur rumah sakit agar menyampaikan kondisi adanya penundaan pelantikan. 
“agar bu direktur tahu kondisi ini. kan sesuai rencana bulan tiga atau empat. mungkin pikir pihak rumah sakit tinggal dua bulan atau tiga bulan jadi tidak usah diperpajang atau istilahnya di rumahkan,” pungkas mirdaili. 
sementara, ketua komisi i dprd oku, naproni mengatakan pihaknya akan support dan bantu aspirasi para calon pppk formasi 2024 untuk menolak penundaan pelantikan.
baca juga:kemenperin dukung aph tindak kasus minyakita
baca juga:thr dan gaji 13 cair pertengahan maret
“kami akan berkirim surat resmi dari dprd oku ke pihak terkait, untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari saudara-saudara pppk formasi 2024 untuk menolak penundaan pelantikan,” pungkas naproni. (*)