Tingkatkan Pendapatan Daerah Melalui Sektor Retribusi Pasar

Perumda Pasar OKU Jalin Kerja Sama dengan Kejari OKU

BATURAJA– Perumda Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Rabu, 5 Februari 2025 di aula kantor Kejaksaan Negeri OKU. 

Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani permasalahan hukum dan tata usaha negara yang dihadapi Perumda Pasar OKU, serta mendukung pemulihan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hadir dalam acara tersebut Kajari OKU, Choirun Parapat, SH, MH, Asisten II Setda OKU Hasan HD, serta Direktur Perumda Pasar OKU, Radius Susanto, SE, bersama para pejabat terkait dari Kejaksaan Negeri OKU. 

Kajari OKU, Choirun Parapat, dalam sambutannya menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah cerdas untuk mengantisipasi masalah hukum yang mungkin timbul dalam operasional Perumda Pasar. 

BACA JUGA:29 Tim Berebut Juara di Turnamen Fun Futsal OPD

BACA JUGA:Muchendi Fokus Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Kejaksaan Negeri OKU, khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, siap memberikan dukungan penuh untuk membantu Perumda Pasar dalam menjalankan tugasnya.

"Kami siap bekerja sama dan memberikan bantuan hukum dalam upaya mitigasi risiko, yang mana hal tersebut sangat penting untuk kelancaran operasional Perumda Pasar.

Ke depan, kami akan berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam memulihkan PAD Perumda Pasar," ujar Kajari.

Lebih lanjut, Choirun menambahkan bahwa meskipun saat ini PAD yang dihasilkan Perumda Pasar masih minim, pihaknya optimis bahwa kerja sama ini dapat mengoptimalkan potensi sektor retribusi pasar, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten OKU.

BACA JUGA:Teddy-Marjito Ajak Masyarakat Lupakan Perbedaan dan Bersama-Sama Bangun OKU

BACA JUGA:KPU OKU Tetapkan Teddy - Marjito Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sementara itu, Direktur Perumda Pasar OKU, Radius Susanto, SE, mengungkapkan bahwa pengelolaan pasar memang tidak lepas dari permasalahan hukum.