Kementerian ATR/BPN Tegas Tuntaskan Polemik Sertipikat Pagar Laut di Tangerang

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Senin , 27 Jan 2025 - 22:25

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, dalam acara talkshow Alangkah Lucunya Pagar Laut Ini di Metro TV, Kamis malam (23/01/2025).-Photo: istimewa-Eris

kementerian atr/bpn tegas tuntaskan polemik sertipikat pagar laut di tangerang                            jakarta — kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) terus bergerak menyelesaikan konflik terkait sertipikat hak guna bangunan (hgb) dan sertipikat hak milik (shm) di wilayah pagar laut desa kohod, kabupaten tangerang, banten. sertipikat-sertipikat yang diketahui berada di luar garis pantai kini tengah ditinjau ulang untuk pembatalan.
kami melakukan pemeriksaan fisik dan yuridis. proses ini harus terang benderang, cepat, namun presisi, sehingga tidak menyisakan permasalahan hukum di masa depan, ujar kepala biro humas kementerian atr/bpn, harison mocodompis, dalam acara talkshow alangkah lucunya pagar laut ini di metro tv, kamis malam (23/01/2025).
proses pembatalan sertipikat berbasis data geospasial
harison menjelaskan bahwa pembatalan sertipikat adalah bagian dari kewenangan kementerian atr/bpn berdasarkan asas contrarius actus, yaitu lembaga yang menerbitkan sertipikat berhak membatalkannya apabila ditemukan pelanggaran prosedur.
baca juga:dibongkar sepanjang 15 km
baca juga:catat 500 ribu kendaraan tinggalkan jakarta
kementerian atr/bpn saat ini tengah mengidentifikasi 280 sertipikat yang diduga bermasalah, dengan koordinasi data fisik bersama badan informasi geospasial (big).
kita lihat garis batas pantainya, mana sertipikat yang berada di luar garis pantai, itu mudah untuk dibatalkan. namun, untuk yang di dalam garis pantai, proses verifikasi lebih mendalam sedang dilakukan, tambah harison.
selain pembatalan sertipikat, investigasi juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan sertipikat yang tidak sesuai prosedur. penelitian ini dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah (apip).
peran dan kesalahan setiap pihak sedang diteliti. apapun keterlibatan mereka, pasti ada konsekuensinya. kami memastikan semua pihak bertanggung jawab, tegas harison.
baca juga:penumpang bandara smb ii diprediksi meningkat
baca juga:puan maharani ziarah ke makam ulama syekh angkasa di muara enim
kementerian atr/bpn berkomitmen menyelesaikan kasus ini tanpa celah hukum yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
harison menutup dengan keyakinan bahwa langkah ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pelajaran penting untuk mencegah kejadian serupa.
proses ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga tata kelola agraria dan pertanahan yang transparan, dengan harapan menjadi solusi atas berbagai polemik sertipikat di masa depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 28 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan