Nusron Wahid: Kalau Mau Debat Jangan di Laut!

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Sabtu , 25 Jan 2025 - 22:13

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa (Kades) Kohod soal Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHM) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.-Photo: istimewa-Eris

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa (Kades) Kohod soal Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHM) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Perdebatan memanas ketika Menteri Nusron dan Kades Kohod, Tarsin meninjau langsung area lahan yang bersertifikat di Laut Alar Jiban, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

Tarsin mengatakan, sebelum diterbitkan SGHB, mulanya lahan tersebut bekas empang dan terdapat beberapa tambak yang kemudian terimbas abrasi.

Namun, Menteri Nusron menegaskan bahwa area atau lahan yang sudah tidak ada fisiknya merupakan tanah musnah.

"Kalau masuk kategori tanah musnah otomatis, hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang," tegasnya.

"Kenapa? barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya. Kecuali kalau ada barangnya. Ini nggak ada barangnya," sambung Nusron.

Tarsin tetap ngotot, dia meyebut, lahan itu memang bekas empang dan tambak yang seiring berjalannya waktu terkena abrasi.

"Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. 'Ini dulu abrasi Pak. Ini dulu empang'. Ya udahlah. Kita kan kalau debat tempatnya kan nggak di laut. Debatnya nanti di media saja," kata Nusron.

BACA JUGA:Pemotor Tabrak Innova, 1 Tewas

Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB itu.

Lantaran saat ini, fisik tanahnya telah hilang.

nusron wahid: kalau mau debat jangan di laut!                            jakarta - menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid berdebat dengan kepala desa (kades) kohod soal sertifikat hak guna bangunan (sghm) dan sertifikat hak milik (shm) pagar laut di desa kohod, kabupaten tangerang, banten.
perdebatan memanas ketika menteri nusron dan kades kohod, tarsin meninjau langsung area lahan yang bersertifikat di laut alar jiban, desa kohod, kabupaten tangerang.
tarsin mengatakan, sebelum diterbitkan sghb, mulanya lahan tersebut bekas empang dan terdapat beberapa tambak yang kemudian terimbas abrasi.
namun, menteri nusron menegaskan bahwa area atau lahan yang sudah tidak ada fisiknya merupakan tanah musnah.
baca juga:ususlan moge diizinkan masuk tol mencuat
baca juga:hak leniensi kejaksaan dinilai tak jelas, rentan penyelewengan
"kalau masuk kategori tanah musnah otomatis, hak apapun di situ hilang. hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang," tegasnya.
"kenapa? barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya. kecuali kalau ada barangnya. ini nggak ada barangnya," sambung nusron.
tarsin tetap ngotot, dia meyebut, lahan itu memang bekas empang dan tambak yang seiring berjalannya waktu terkena abrasi.
"tadi saya sama pak lurah berdebat. 'ini dulu abrasi pak. ini dulu empang'. ya udahlah. kita kan kalau debat tempatnya kan nggak di laut. debatnya nanti di media saja," kata nusron.
baca juga:pemotor tabrak innova, 1 tewas
baca juga:tutup pangkalan epiji ketahuan 'nakal'
meski begitu, nusron mengaku tetap membatalkan shgb itu.
lantaran saat ini, fisik tanahnya telah hilang.
sehingga kata nusron, jika tanah sudah tidak bisa dilihat fisiknya maka dikategorikan sebagai tanah musnah.
"mau pak lurah bilang empang. nah yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya udah nggak ada tanahnya," kata nusron kepada awak media, jumat.
"karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah," sambungnya.
baca juga:korban orang hanyut bertambah, petani ditemukan tak bernyawa
baca juga:niat ambil uang, pelajar diduga dirudapaksa kenalannya
nusron menambahkan, pada peninjauan kali ini pihaknya juga turut membatalkan 50 bidang tanah yang memiliki sertifikat hgb dan shm, di area tersebut.
"satu satu, dicek satu-satu. karena pengaturannya begitu. ini aku belum tahu ada berapa itu yang jelas hari ini ada lah. kalau sekitar 50-an ada kali," tukasnya.*