Kontraktor Tuntut Kejelasan Pembayaran Proyek

Reporter: Agda |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 08 Jan 2025 - 21:17

Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu mendatangi kantor Bupati Banyuasin pada Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB untuk meminta kejelasan pembayaran proyek yang selesai dikerjakan. -Photo: istimewa-Agda

BANYUASIN - Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu mendatangi kantor Bupati Banyuasin pada Rabu, 8 Januari 2025 sekitar pukul 10.30 WIB.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait pembayaran proyek yang telah diselesaikan.

"Kami ingin kepastian, kapan pembayaran proyek yang sudah kami kerjakan akan dilaksanakan," ungkap Idrus Tanjung, koordinator aksi, didampingi oleh Endang Suryanto, koordinator lapangan.

Menurut Idrus, para kontraktor menghadapi tekanan dari pekerja proyek yang menuntut pembayaran upah mereka.

"Setelah aksi damai ini, kami harus segera menghadapi para pekerja yang menunggu pembayaran," jelasnya, ditemani kontraktor lain, Martono.

Ia menambahkan bahwa para pekerja tersebut bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, termasuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum.

"Kami tidak ingin terus merasa dirugikan," tegas Idrus.

Pihak kontraktor juga mempertanyakan alasan Pemkab Banyuasin menganggarkan proyek pembangunan tanpa memastikan ketersediaan dana.

"Kalau tidak ada anggaran, kenapa proyek ini dianggarkan?" tanyanya.

Idrus juga meminta Pj Bupati Banyuasin untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di BPKAD Banyuasin serta segera mencairkan pembayaran proyek yang telah diterbitkan SP2D-nya pada 31 Desember 2024.

kontraktor tuntut kejelasan pembayaran proyek                            banyuasin - sejumlah kontraktor yang tergabung dalam gabungan kontraktor banyuasin bersatu mendatangi kantor bupati banyuasin pada rabu, 8 januari 2025 sekitar pukul 10.30 wib. 
kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait pembayaran proyek yang telah diselesaikan.
"kami ingin kepastian, kapan pembayaran proyek yang sudah kami kerjakan akan dilaksanakan," ungkap idrus tanjung, koordinator aksi, didampingi oleh endang suryanto, koordinator lapangan.
menurut idrus, para kontraktor menghadapi tekanan dari pekerja proyek yang menuntut pembayaran upah mereka. 
baca juga:formasi dokter spesialis tak ada peminat
baca juga:mobil batubara rusak, jalinsum macet total
"setelah aksi damai ini, kami harus segera menghadapi para pekerja yang menunggu pembayaran," jelasnya, ditemani kontraktor lain, martono.
ia menambahkan bahwa para pekerja tersebut bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, termasuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum. 
"kami tidak ingin terus merasa dirugikan," tegas idrus.
pihak kontraktor juga mempertanyakan alasan pemkab banyuasin menganggarkan proyek pembangunan tanpa memastikan ketersediaan dana. 
baca juga:pembangunan fasiltas rusd selesai dan siap beroperasi
baca juga:rehabilitasi warga binaan kasus narkoba, lapas muaradua gandeng stit darul huda 
"kalau tidak ada anggaran, kenapa proyek ini dianggarkan?" tanyanya.
idrus juga meminta pj bupati banyuasin untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di bpkad banyuasin serta segera mencairkan pembayaran proyek yang telah diterbitkan sp2d-nya pada 31 desember 2024. 
selain itu, mereka meminta kejelasan terkait surat pengakuan hutang (sph) dari pemkab yang hingga kini belum disampaikan kepada kontraktor.
mereka berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, karena sangat merugikan kontraktor lokal dan pihak lain yang terlibat.
baca juga:pemkab oku selatan dukung penuh program diskon tarif listrik 50%
baca juga:harga cabai merah dan rawit tembus rp 90.000 per kilogram
setelah menyampaikan aspirasi secara damai, para kontraktor akhirnya ditemui oleh edhy hartono, asisten iii setda banyuasin.
"aspirasi ini menjadi masukan penting bagi kami," ujarnya.
edhy menjelaskan bahwa anggaran pembayaran proyek sebenarnya tersedia, namun pencairannya membutuhkan proses, termasuk audit oleh bpk. 
mengenai sp2d yang diterbitkan pada 31 desember 2024, ia menyebutkan bahwa dokumen tersebut sempat menumpuk akibat keterbatasan waktu.
setelah aksi di kantor bupati, rombongan kontraktor melanjutkan penyampaian aspirasi mereka ke gedung dprd banyuasin dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan satpol pp. (*)