12 Kantor Pertanahan ATR/BPN Raih Predikat WBK

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 12 Kantor Pertanahan (Kantah).

Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil komitmen bersama antara pimpinan pusat dan daerah.

Kementerian ATR/BPN terus mendorong inovasi layanan publik, perbaikan fasilitas, dan penguatan sarana-prasarana di seluruh Kantah.

BACA JUGA:Yasonna Laoly Diperiksa KPK

BACA JUGA:Sebut Transmigran Sebagai Patriot, AHY Ajak Putra-Putri Bangsa Untuk Berperan Serta

Kita mendorong semua Kantah untuk berinovasi, mempermudah layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan fasilitas. Dari 27 Kantah yang kami usulkan, 12 berhasil mendapatkan predikat WBK, jelas Suyus Windayana usai menerima penghargaan.

Predikat WBK diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto. Ke-12 Kantor Pertanahan penerima WBK tahun ini Kantah Kota Mojokerto, Kantah Kota Probolinggo, Kantah Kota Kediri dan Kantah Kota Pekalongan.

Selain itu, Kantah Kabupaten Kendal, Kantah Kabupaten Temanggung, Kantah Kota Palopo, Kantah Kota Bukittinggi berikut Kantah Kabupaten Tojo Una-Una.

termasuk Kantah Kota Cilegon, Kantah Kota Kulon Progo dan terakhir Kantah Kabupaten Lampung Selatan. 

BACA JUGA:Manfaat Pisang Cavendish untuk Kesehatan

BACA JUGA:Manfaat Buah Rambutan yang Luar Biasa untuk Kesehatan Tubuh

Sejak 2018, Kementerian ATR/BPN telah mengantongi 51 predikat WBK dan 4 predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun depan, Kementerian ATR/BPN menargetkan 50 Kantah untuk masuk dalam program Zona Integritas.

Zona Integritas adalah strategi perubahan yang kami lakukan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat dan menciptakan birokrasi yang bersih, tambah Suyus.*