Parpol: Banyak ASN Tak Netral
SUMSEL- Para pimpinan partai politik (parpol) juga menyadari pentingnya ASN bersikap netral. Untuk itu, lembaga terkait diminta meningkatkan pengawasan di lapangan. Kemudian memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.
Sebab, sudah banyak ASN dan aparatur desa yang tidak netral. Ketua DPC PDI Perjuangan OKU, Fahlevi Maizano meminta peran pengawasan dari jajaran Bawaslu OKU harus ditingkatkan.
Termasuk dari Gakkumdu itu sendiri. Karena menurutnya, tidak sedikit aparatur desa seperti kades yang diduga tidak netral.
"Banyak yang sudah berpihak kepada caleg tertentu," ujarnya. Terutama bila caleg tersebut masih ada hubungan dengan aparatur desa tersebut. Namun dia melihat masyarakat terkesan hanya tutup mata. Bisa jadi karena takut tidak mendapat layanan jika mengadu. Dia menyerukan masyarakat harus berani melapor.
BACA JUGA:Kesempatan Chlesea Raih Tiga Poin
Dia mencontohkan, saat dia akan masuk ke desa tertentu, lalu mendapat laporan kalau desa tertentu sudah mendukung caleg tertentu. "Jadi katanya tidak usah masuk ke desa itu sebab sudah ada caleg yang didukung," bebernya.
Terpisah, Ketua DPC PKB OKU, Robi Vitergo sepakat ASN harus bersikap netral. Karena mereka diberikan gaji dan fasilitas dari negara. “Jadi tak boleh ikutan berpolitik, seperti kampanye,” jelasnya.
Robi berharap jajaran pengawas pemilu bisa meningkatkan pengawasan di lapangan. “Kami melihat masih ada oknum yang beprofesi sebagai guru yang tidak netral. Seperti saat hajatan ada yang mengarah kepada dukungan kepada caleg tertentu,” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten OKI, Trisno Okonisator, mengatakan, Ketua RT adalah bagian dari perangkat desa. Karena itu, apa pun alasannya, Ketua RT harus netral. “Kalau tidak ancamannya kurungan satu tahun penjara,” ujar dia.
Kemudian, caleg yang ditolong Ketua RT pun hendaknya bisa didiskualifikasi sebagai caleg, walau pun nantinya mendapatkan suara terbanyak. Ia berharap kepada Gakumdu OKI agar tetap jeli melakukan pengawasan terlebih waktu pemilu semakin dekat.
BACA JUGA:Anies Baswedan Tanggapi Pertanyaan Gibran Soal SGIE
Bisa jadi sudah banyak para caleg berkampanye yang berpotensi melanggar demi mendulang suara. Gakkumdu berani menegakkan hukum. Kemudian kerahkan semua personel untuk pengawasan. “Semakin mendekati pelaksanaan pemilu, berpotensi ada peningkatan kecurangan,” tukasnya.(bis/uni)
BACA JUGA:Insfrastruktur Tak Selalu Gunakan APBN?