Ia pun mengingatkan agar Disdik turun ke lapangan untuk mengetahui alasan sekolah mengangkat guru honorer tanpa berkonsultasi dengan Disdik.
BACA JUGA:Jarrad Branthwaite Batal Bergabung dengan MU
BACA JUGA:Duel Epik di Indonesia Arena, Jakarta Electric PLN vs Jakarta BIN untuk Gelar Juara Proliga 2024
"Seharusnya Disdik juga bisa mencari tahu kenapa sekolah-sekolah mengangkat para guru honorer ini. Mungkin karena beban sekolah yang sudah terlalu besar sehingga membutuhkan tambahan guru yang belum bisa diakomodir oleh Pemerintah," tutur Dede.
Penyelesaian masalah ini juga sangat penting untuk segera dilakukan agar proses belajar peserta didik tidak terganggu.
Kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah yang pada akhirnya mengganggu proses belajar mengajar. Pada akhirnya anak-anak yang akan dirugikan. Apalagi ini baru memasuki tahun ajaran baru sekolah," tandasnya.
Lebih lanjut, Dede menilai bahwa pemecatan guru honorer dengan istilah cleansing ini sangat kasar dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023.
BACA JUGA:BYM S47 Smartwatch dengan Harga Terjangkau, Bisa Temani Anda Berolahraga
BACA JUGA: iQOO Z9 Lite 5G, Smartphone Terbaru Harga Terjangkau, Cek Spesifikasinya !
"Seharusnya nasib tenaga honorer, termasuk guru honorer, bisa membaik. Bukan justru mengalami kemunduran," tukasnya.
Legislator Dapil Jawa Barat II tersebut lantas mengingatkan bahwa pemberdayaan profesi guru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) sehingga menerapkan azas berkeadilan dan berkelanjutan sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Kita berbicara tentang nasib lebih dari 100 guru yang sudah berjasa terhadap pendidikan anak-anak kita. Semestinya Pemda lebih bijaksana, tidak asal main cut seperti itu, pungkasnya.(*)
BACA JUGA:Resep Bolu Bunga Telang yang Miliki Cita Rasa Lezat dan Sehat
BACA JUGA:Ciri-Ciri Alami Serangan Jantung dan Cara Mengatasinya !