MUARADUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan serius mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan stunting di wilayahnya.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda OKU Selatan, serta Dinas KB, Pemkab OKU Selatan memanfaatkan digitalisasi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten OKU Selatan.
Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kemudian melakukan pembaharuan, dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
BACA JUGA:Kapolres OKU Timur yang Baru Dapat Gelar Prabu Laksana Sakti II
BACA JUGA:Truk Angkut Batu Terguling, Bikin Jalinsum Macet
Reformasi ini terutama meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
Kepala Bapperida Kabupaten OKU Selatan, Firman Bastari SSTP MSi menegaskan bahwa reformasi birokrasi tematik digitalisasi penurunan stunting di Kabupaten OKU Selatan harus menjadi tugas bersama perangkat daerah.
Dengan harapan upaya tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten OKU Selatan.
"Kami mengharapkan peserta rapat diskusi aktif, perwakilan perangkat daerah yang hadir dapat memberikan saran, masukan, dan berbagi cara untuk mewujudkan digitalisasi penurunan stunting di Kabupaten OKU Selatan," ujarnya pada Minggu, 14 Juli 2024.
BACA JUGA:Seperempat Hektare Lahan Terbakar di Semidang Aji
BACA JUGA:Kebiasaan Bisa Bikin IQ Anak Menurun, Nomor 5 dan 7 Sering Dilakukan
Firman menambahkan bahwa pemanfaatan digitalisasi harus dapat mencapai target yang ditetapkan untuk menekan angka stunting di wilayah Kabupaten OKU Selatan.
"Ini menjadi tugas kita bersama dalam menurunkan angka stunting, sehingga pemanfaatan digitalisasi harus mencapai target," tambahnya.
Kepala Dinas PPKB-PPPA OKU Selatan, Umu Manazilawati SKM MM juga menekankan bahwa kasus stunting adalah tanggung jawab semua pihak.