NASIONAL - Wilayah Ibukota Nusantara (IKN) merupakan wilayah yang dikelilingi oleh hutan sehingga malaria masih menjadi ancaman.
Sebagian wilayah di IKN merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi satu-satunya kabupaten endemi tinggi malaria di luar wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, dan Sumba.
Meski tidak seluruh wilayah Kab. PPU, seperti Sepaku (lokasi IKN), terjadi penularan kasus malaria, potensi adanya kasus malaria masih cukup besar.
"Karena wilayah yang saat ini menjadi wilayah penularan malaria adalah di wilayah lintas batas IKN, yakni Kab. PPU, Kab. Paser, dan Kab. Kutai Barat," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid ketika dihubungi pada Sabtu, 1 Juni 2024.
BACA JUGA:Lewat Jam
BACA JUGA:Pengainayaan di Kebun Jeruk Berujung Damai
Berdasarkan data Kabupaten PPU tahun 2023, Annual Paracite Incidense (API) sebesar 6,65 per 1.000 penduduk di mana seharusnya API<1.
"Positivity rate 12 persen dan jumlah kasus 1.315. Kasus terbanyak berasal dari perambah hutan," beber Nadia.
Dengan besarnya risiko penularan malaria di IKN, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya.
Dengan koordinasi bersama Otorita IKN, pihaknya menyusun roadmap dan taskforce menuju IKN Bebas Malaria.
BACA JUGA:Ajak Semua Komponen Bersatu Bangun Bangsa
BACA JUGA:Ajak Gotong Royong Rawat Anugerah Pancasila
"Bersama-sama dengan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Otorita IKN, dan Kementerian PUPR melakukan deteksi dini malaria bagi ara pekerja IKN secara rutin."
Sehingga, lanjut Nadia, dipastikan pekerja konstruksi IKN yang datang tidak membawa parasit malaria (surveilans migrasi).
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Kaltim, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan malaria lintas batas IKN.