Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.
"Pada 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid," jelasnya.
Melalui proses yang panjang itu, Anindito mencatat saat ini sekitar 80 persen satuan pendidikan formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
"Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu 2-3 tahun untuk menyiapkan diri," imbuhnya.
BACA JUGA:Gelar Binrohtal Tingkatkan Semangat Mental
BACA JUGA:Bagikan Makanan dan Sembako ke Masyarakat Kurang Mampu
"Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan yang panjang," ujarnya.(*)
BACA JUGA:Siapkan Antisipasi Jika Terjadi Kerusuhan Saat Rekapitulasi Kabupaten
BACA JUGA:Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan, Kodim 0403/OKU Gelar Operasi Pasar