MARTAPURA - Jajaran direksi, kepala pasar, hingga dewan pengawas PUD Pasar OKU Timur baru saja dilantik di Kantor PUD Pasar oleh Wakil Bupati HM Adi Nugraha Purna Yudha SH pada Senin, 23 Januari 2024.
Salah satu wajah baru dalam kepengurusan adalah Herman Jaya, yang dilantik sebagai Dewan Pengawas PUD Pasar OKU Timur.
Setelah dilantik pada Selasa, 23 Januari 2023, Herman Jaya menyatakan bahwa dirinya mengisi kekosongan jabatan dewan pengawas sebelumnya. Sementara beberapa posisi lainnya hanya mengalami perombakan.
Dalam pernyataannya, Herman Jaya menjelaskan bahwa program pertamanya sebagai dewan pengawas akan fokus pada penyesuaian dengan program kerja sebelumnya.
BACA JUGA:Bidan Desa di OKU Selatan Diduga Bunuh Diri Lantaran Depresi
BACA JUGA:Terdapat Kasus DBD, Langsung Lakukan Fogging
“Tujuan utamanya adalah melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pasar-pasar di OKU Timur serta memantau kinerja jajaran direktur,” ungkap Herman Jaya, Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut Herman Jaya, wilayah kerja PUD Pasar mencakup 11 pasar di OKU Timur, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) OKU Timur.
Meskipun target PAD belum ditetapkan karena masih tahap awal, Herman Jaya berkomitmen untuk meningkatkan sumbangan PAD dari PUD Pasar. “Setidaknya melebihi capaian sebelumnya,” lanjutnya.
Dalam upayanya, dia merencanakan pendataan terhadap pendapatan harian dan bulanan dari setiap pasar, dengan tujuan mengatur strategi untuk peningkatan pendapatan secara bertahap.
BACA JUGA:Lakukan Gaktiplin, Wakapolres Periksa Anggota Polri Mulai Rambut Hingga Sepatu
BACA JUGA:Periksa Kendaraan Gunakan Knalpot Brong
Sebelumnya, PUD Pasar OKU Timur menjadi sorotan anggota DPRD OKU Timur karena hanya menghasilkan PAD sebesar Rp 3 juta dalam satu tahun.
Kritik tersebut dilontarkan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD OKU Timur, Ripda Erwin, yang mengusulkan evaluasi kinerja dan keberadaan PUD Pasar kepada Bupati Lanosin MT.
DPRD OKU Timur juga menyayangkan kurangnya kerjasama PUD Pasar dalam pembahasan rapat-rapat mitra kerja DPRD. (*)