OKU TIMUR - Guna mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok selama bulan suci Ramadan, Unit Pidsus Satreskrim Polres OKU Timur melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) guna memantau harga dan ketersediaan sembako di wilayah hukumnya pada Selasa, 11 Maret 2025.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres OKU Timur, AKP Mukhlis SH MH, didampingi Kanit Pidsus IPDA Tomi Apriyanto SH, serta sejumlah anggota dan Forkopimda.
Sidak dilakukan di Pasar Tradisional Martapura serta beberapa pasar modern di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Kapolres OKU Timur, AKBP Kevin Leleury SIK MSi, melalui Kasat Reskrim AKP Mukhlis SH MH, menyampaikan bahwa operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga sembako, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, serta daging ayam dan sapi.
BACA JUGA:Bangun 45 Unit Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Banjir dan Longsor
BACA JUGA:Hama Serang Jagung Petani
Berdasarkan hasil sidak, harga bahan pokok di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tercatat sebagai berikut, beras premium dibanderol Rp 15.000/kg, kemudian gula pasir bermerk dijual Rp 17.500/kg.
Kemudian gula pasair tanpa merk Rp 17.000/kg, Daging sapi Rp 130.000/kg, ayam potong Rp 33.000/kg, telur ayam ras, Rp 30.000/kg, kemudian telur ayam kampung Rp 2.500/butir.
Selanjutnya harga cabai merah dibanderol Rp 40.000/kg, awang merah Rp 40.000/kg, bawang putih Rp 40.000/kg dan minyak kita Rp 17.500/liter.
Menurut AKP Mukhlis, harga pangan secara umum masih dalam kondisi stabil dan stok mencukupi.
BACA JUGA:Tongkang Batubara Tabrak Rumah di tepi Sungai
BACA JUGA:Bocah 8 Tahun Diduga Tenggelam
“Untuk menghindari potensi keributan dalam distribusi pangan murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan, kami tetap melakukan pemantauan ketat,” ungkao AKP Mukhlis.
Selain itu, Polres OKU Timur terus melakukan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok guna mencegah adanya praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat memicu lonjakan harga.
Pihaknya juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi penyelewengan distribusi bahan pangan.